azmi muharam

resensi

2012-02-06T11:19:00.000+07:00

A Begginer’s Guide to the World Economy

Karya : Randy Charles Epping

No : 0003-2012

Dalam beberapa dekade terakhir perekonomian dunia mengalami perubahan yang cepat. Buku A Begginer’s Guide to the World Economy dari Randy Charles Epping telah menjadi alat yang paling dapat diandalkan untuk melacak apa yang terjadi. Edisi ketiga ini merupakan update informasi dalam edisi sebelumnya dan menjelaskan konsep-konsep baru.

Apa itu ekonomi baru? Apa itu globalisasi? Apakah euro menjadi ciri identitas UniEropa? Bagaimana e-commerce mengubah dunia ekonomi kita ? Apa itu uang virtual dan apakah hal itu memiliki nilai riil? Bagaimana kepedulian sosial dan penyakit masyarakat seperti narkoba, kemiskinan, AIDS, sumber daya alam yang terancam punah telah berperan dalam perekonomian dunia yang berubah dengan cepat. Apakah perusahaan multinasional menandakan akhir dari nasionalisme? Dalam buku ini banyak isu-isu terkait lainnya yang dibahas singkat dalam sumber primer yang paling mudah diakses bagi mereka yang ingin melek ekonomi.

Marine Sniper: 93 Confirmed Kills

Karya : Charles Henderson

No : 0006-2012

Ketika konflik Irak berlangsung, tidak ada garis pertempuran, tidak ada serangan langsung, tidak ada dasar menang atau kalah - hanya perang setiap hari terhadap musuh yang sembunyi dan menyelinap serta hits and runs . Jika musuh menunjukkan dirinya, hal itu hanya untuk sesaat, namun untuk Marine Sniper, hal itu semua yang mereka diperlukan.

dalam buku ini pembaca akan memiliki kesempatan, dari perspektif pejuang (warriors’ perspective) untuk mengintip ke zona pembunuhan melalui lensa teleskopik, menggunakan laras senapan bertenaga tinggi dan masuk ke jantung musuh. Latihan, teknik, dan senjata akan diperlukan untuk bertahan sebagai seorang sniper yang dalam buku ini dijelaskan secara detail yang jelas.

Charles Henderson melakukan pekerjaan yang mengagumkan dengan buku ini, tetapi realitanya ini adalah kisah yang mengenai dirinya sendiri, seorang yang sukses dalam Marine Corps sniper program.

Kendala Perdamaian Perbatasan Israel-Lebanon melalui United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) 2006-2011 Kendala Perdamaian Perbatasan Israel-

2012-01-24T06:10:00.003+07:00

I. Pernyataan Masalah
Sebuah tembakan roket dari Lebanon kembali menghantam Israel Pada 29 November 2011. Tembakan ini memicu militer Israel melakukan tembakan balasan dan meningkatkan ketegangan baru di perbatasan Israel-Lebanon. Media Israel melaporkan bahwa total empat roket Katyusha menghantam wilayah tersebut, termasuk satu yang menghantam tanki gas dan menyebabkan kebakaran. Seorang juru bicara militer Lebanon mengatakan paling sedikit satu roket ditembakkan dari wilayah Rumaysh dan paling sedikit empat roket Israel ditembakkan sebagai balasan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan dan mendesak pengekangan maksimal untuk mencegah eskalasi. Melalui misi perdamaian atau Peacekeeping Operation (PKO) United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), PBB mendeteksi tembakan paling sedikit satu roket ke Israel segera sesudah tengah malam dari wilayah Rumaysh di Lebanon selatan. Komandan UNIFIL Mayor Jenderal Alberto Asarta Cuevas mengatakan serangan itu jelas dimaksudkan untuk merongrong stabilitas di wilayah itu.
Saling tembak terakhir sepanjang perbatasan Israel-Lebanon yang selalu tegang terjadi pada 1 Agustus 2011. Ketika pasukan dari kedua negara melakukan penembakan sepanjang Blue Line, perbatasan yang ditarik PBB. Insiden tersebut muncul hampir satu tahun setelah pasukan Israel dan Lebanon saling membalas tembakan sepanjang perbatasan yang sama, menewaskan dua tentara Lebanon dan seorang wartawan bersama dengan seorang perwira senior Israel.
Pada Mei 2011, ketegangan sekali lagi berkobar. Saat itu pengunjuk rasa memenuhi perbatasan antara kedua negara untuk menandai ulang tahun pembentukan negara Yahudi pada 1948, yang Palestina istilahkan dengan "nakba" atau bencana. Pasukan Israel menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 110 orang lainnya ketika para pengunjuk rasa itu mencoba membanjiri melintasi perbatasan dari Lebanon.
Bukti tetap tegangnya perbatasan Israel-Lebanon adalah telah berulang kali tembakan roket dari Lebanon menghantam Israel sejak perang Lebanon kedua pada 2006. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pernah mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya yang mengutuk serangan-serangan roket ini. Dia mengatakan UNIFIL sedang menyelidiki keadaan kejadian dalam kerjasama yang erat dengan Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF). Ada sekitar 30.000 roket di Lebanon selatan, semua di bawah kendali militan Hizbullah.
Ketegangan perbatasan Israel-Lebanon telah berlangsung lama sejak bermula Perang Sipil Lebanon 1975-1990. Sejarah Lebanon sejak kemerdekaan telah ditandai oleh periode kemakmuran diselingi kekacauan politik pada posisi Beirut sebagai pusat regional keuangan dan perdagangan Lebanon. Pada tahun 1958 pemberontakan pecah dan pasukan AS dikirim ke Lebanon dalam menanggapi situasi ini. Selama tahun 1960, Beirut fokus pada pariwisata dan sektor perbankan berbasis kemakmuran sedangkan daerah lain di negara itu terutama Selatan, Utara dan Lembah Bekaa, tetap miskin dibandingkan Beirut, dari sini akar perang sipil berawal.
Pada awal 1970-an, perbedaan muncul sebagai pertanda perang sipil lebanon. Bermula dengan kehadiran pengungsi Palestina, banyak dari mereka tiba setelah perang Arab-Israel 1967 dan Black September 1970 di Yordania, ditambah dengan Yasser Arafat dan Palestine Liberation Organization (PLO) serta terjadi perdebatan masalah Palestina, perbedaan Islam dan Kristen tumbuh lebih intens. Lebanon saat itu terbagi antara Lebanon selatan dan barat Beirut menjadi basis bagi PLO dan milisi Muslim serta Lebanon Timur dan pegunungan Lebanon menjadi basis Kristen. Garis konfrontasi utama di Beirut dikenal sebagai Jalur Hijau.
Pada tanggal 11 Maret 1978, sebelas tentara PLO dari Lebanon mendarat di sebuah pantai di utara Israel dan membajak dua bus penuh penumpang di Haifa menuju Tel-Aviv. Mereka membunuh 37 warga Israel dan melukai 76 warga Israel. Akhirnya 16 Maret 1978 Israel menginvasi Lebanon selama empat hari yang dikenal Operasi Litani, tentara Israel menduduki sebagian besar wilayah selatan Sungai Litani.
Pada tanggal 19 Maret 1978, tiga hari setelah invasi pertama Israel terhadap Lebanon mencapai Sungai Litani, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan Resolusi 425. Melalui resolusi ini PBB menyerukan tiga perintah pada Israel, pertama, segera menghentikan tindakan militer, kedua, menarik segera pasukannya dari semua wilayah Lebanon dan ketiga, memutuskan pembentukan pasukan interim di Lebanon selatan dengan tujuan mengkonfirmasi penarikan pasukan Israel, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta membantu Pemerintah Lebanon dalam menjamin kembalinya otoritas efektif pemerintah Lebanon di daerah tersebut. Dengan mandat enam bulan, UNIFIL berdiri sejak 23 Maret 1978.
Di bawah tekanan Amerika Serikat (AS), Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon pada Oktober 1978 tetapi tetap mempertahankan kontrol dari wilayah selatan dengan mengelola 12 mil / 19 km lebar zona keamanan di sepanjang perbatasan. Posisi ini dipegang oleh sekutu Israel, South Lebanon Army (SLA), sebuah milisi Kristen di bawah pimpinan Mayor Saad Haddad. Israel memasok SLA dengan senjata, sumber daya dan penempatan penasihat untuk membantu milisi. Sebagai Akibatnya, mandat UNIFIL di bawah DK PBB Resolusi 425 berulang kali diperbaharui dan diperpanjang.
Keberadaan UNIFIL belum mampu menghentikan ketegangan perbatasan Israel-Lebanon. Diawali invasi kedua Lebanon pada bulan Juni 1982, meskipun Israel akhirnya mundur dari wilayah Beirut. Setelah menyelesaikan penarikan bertahap pada bulan Juni 1985, Israel mempertahankan 10 - 20 km sabuk keamanan di sepanjang perbatasan milik Lebanon. Pada bulan Mei 2000, Israel menarik diri dari Lebanon selatan seluruhnya karena SLA dibubarkan, tetapi UNIFIL tetap bertugas karena mandatnya belum sepenuhnya terpenuhi. Pada bulan Juli 2006, Israel memblokade laut Lebanon dan Hizbullah menculik tentara Israel, hal ini berlanjut dengan serangan roket dari militan Hizbullah dan memicu perang Lebanon Kedua selama 34 hari.
Pada 11 Agustus 2006 DK PBB mengeluarkan resolusi 1701 tahun 2006 demi mengakhiri ketegangan perbatasan. PBB Menyatakan keprihatinan maksimal pada peningkatan permusuhan di Israel-Lebanon sejak serangan Hizbullah terhadap Israel pada tanggal 12 Juli 2006. PBB Menekankan kebutuhan untuk mengakhiri kekerasan, tetapi pada saat yang sama menekankan kebutuhan untuk mengatasi segera penyebab yang telah menimbulkan krisis saat ini, termasuk dengan pembebasan tanpa syarat tentara yang diculik Israel.
Dengan resolusi 1701 tahun 2006, DK PBB secara signifikan meningkatkan fungsi UNIFIL dan memperluas mandat awalnya menjadi :
1) Monitor penghentian permusuhan
2) Mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF)
3) Mengkoordinasikan kegiatan dengan Pemerintah Lebanon dan Israel
4) Memberikan bantuan untuk membantu dan memastikan akses kemanusiaan ke penduduk sipil, pemulangan sukarela dan aman bagi pengungsi
5) Membantu LAF dalam mengambil langkah-langkah menuju pembentukan Blue Line dan Sungai Litani yang bebas
6) Membantu Pemerintah Lebanon dalam mengamankan perbatasannya dan titik-titik masuk lainnya
Ukuran keberhasilan suatu PKO dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran PKO seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik. Oleh karena itu, dimensi post conflict peace building perlu dipertimbangkan sejak awal penggelaran PKO. Dalam hal ini, peranan Peacebuilding Commission (PBC) dalam menyusun mandat dari suatu misi perdamaian dapat lebih ditingkatkan . Ukuran itu ternyata tidak tampak di perbatasan Israel-Lebanon walaupun UNIFIL telah berdiri sejak 23 Maret 1978 perang telah terjadi berulang kali pada tahun 1978, 1982 dan 2006. Penempatan kurang lebih 12.081 (dua belas ribu delapan puluh satu) peacekeeper UNIFIL saat ini (Desember 2011) hanya memiliki peranan yang terbatas di perbatasan Israel-Lebanon.
Dalam proposal ini penulis akan membahas kendala-kendala mewujudkan perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL. Hal ini terlihat dengan alasan-alasan berikut yaitu, bekelanjutannya peluncuran-peluncuran roket sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, terjadinya penambahan peacekeepers dan bergantinya mandat-mandat yang dibebankan kepada UNIFIL. Hingga Desember 2011 roket masih saling menghantam, peacekeeper masih ditambahkan. DK PBB masih memperpanjang mandat melalui Resolusi 2004 sebagai pengganti Resolusi 1704 di Lebanon sepanjang 12 bulan hingga 20 Agustus 2012 sebagai bukti terjadinya kendala-kendala.

II. Pertanyaan Penelitian
Dengan melihat pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian (research question) yang diajukan oleh penulis adalah:
• Bagaimanakah kendala-kendala perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL 2006-2011 !

III. Tinjaun Pustaka
Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengacu kepada versi terbaru yang penulis temukan mengenai pembahasan penelitian yang memiliki kesamaan dari peneliti yang lain. Dalam skripsi ini objek PKO UNIFIL merupakan objek yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas PKO UNAMID, meskipun penulis akui pembahasan kemudian terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitiannya.
Adapun skripsi yang membahas kendala-kendala PKO tersebut telah dibahas oleh Fierda Milasari Rahmawati, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Jakarta, 2010. Fierda mengambil judul skripsi “Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008”.
Pertanyaan yang diajukan Fierda adalah Kendala-kendala apa saja yang ditemui pada PKO PBB di konflik Darfur. Pertanyaan ini dijawab dengan Konsep Peacekeeping dalam paham Westphalian, Konsep wider peacekeeping dan Konsep intervensi pihak ketiga yang dikemukakan oleh Patrick M. Regan.
Kesimpulan yang didapat dari skripsi tersebut ialah misi-misi perdamaian yang dilakukan melalui intervensi pihak ketiga, terutama oleh DK PBB, tidak berhasil menjaga stabilitas dan menciptakan perdamaian karena pengaruh mandat DK PBB, pembiayaan untuk PKO, kurangnya itikad baik dari pemerintah Sudan untuk membantu pasukan PBB dalam menyudahi konflik Darfur dan besar-kecilnya dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh organisasi lain, negara-negara anggota PBB maupun aktor lainnya.
Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Fierda dapat dilihat dari berbedanya objek PKO yang diteliti. Penulis dengan meniliti UNIFIL akan mengalami kendala berbeda dengan yang dihadapi UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur). Penulis juga akan menekankan pada bagaimana resolusi konflik pasca perang, hal ini merupakan hal yang kurang difokuskan oleh Fierda.

IV. Kerangka Pemikiran
Untuk menjelaskan masalah yang ada, maka penulis akan menggunakan pendekatan Pendekatan Resolusi Konflik dan pendekatan Wider Peacekeeping. Berdasarkan pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan permasalahan yang ada.
A. Pendekatan Resolusi Konflik
Studi tentang resolusi konflik muncul ketika era perang dingin. Studi ini berkembang pada sekitar tahun 1950-an pada saat pengembangan senjata nuklir dan konflik antara Negara super power yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat internasional. Beberapa dari grup akademisi melihat bahwa studi konflik merupakan sebuah fenomena umum yang dapat terjadi di kondisi Negara-negara anarki, yang saling berkompetisi baik dalam politik domestik sebuah Negara, hubungan politik internasional antar Negara, maupun konflik antar individu. Mereka berpendapat dalam menyelesaikan konflik itu dibutuhkan adanya resolusi konflik sebagai bentuk mediasi dari konflik tersebut .
Dalam menjelaskan resolusi konflik Israel-Lebanon 2006, penulis akan menggunakan analisa konflik multi disipliner Johan Galtung. Ilmuwan studi konflik dari Skandinavia ini memanfaatkan pendekatan multidisipliner yang dalam hal ini berarti pendekatan analisis konflik tidak hanya berpijak pada satu metodologi dan teori, tetapi merupakan campuran dari disiplin psikologi, hubungan internasional dan ekonomi.
Salah satu sumbangan sosiologi konflik Galtung ialah memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi yang membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud dalam bentuk ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang di pasar, masing-masing menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok luarnya. Proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan.
Johan Galtung menggunakan segitiga konflik Galtung sebagai bukti multidisiplinernya. Johan Galtung meneliti dengan tiga segitiga konflik yang terdiri dari tiga model segitiga galtung. Segitiga pertama yaitu mengenai awal mula konflik (kontradiksi, attitude dan behavior), segitiga kedua mengenai resolusi konflik (peace building, peace making dan Peacekeeping) dan segitiga ketiga mengenai tipe kekerasan (kekerasan terstuktur, kekerasan yang membudaya dan kekerasan langsung) .
Berhubung dalam penelitian ini akan membahas resolusi konflik maka berikut hanya penulis paparkan segitiga konflik Galtung mengenai proses resolusi konflik yang terdiri dari :
1) Peacekeeping, yaitu sebuah model proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
2) Peacemaking, yaitu proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan stategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan.
3) Peacebuilding, yaitu proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.
Berdasarkan hukum internasional, penyelesaian sengketa (dispute settlement) merupakan tema penting yang tidak dapat diabaikan. Disatu pihak, penyelesaian persengketaan dapat memperlihatkan bukti efektifitas penerapan hukum internasional dan diihak lain juga dapat memperlihatkan peran PBB sebagai salah satu institusi yang autoritatif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Sebagaimana dinyatakan dalam piagam PBB pasal 1 (1) semua upaya penyelesaian pertikaian damai merupakan cermin prinsip utama hukum internasional .
Namun dalam hukum internasional tidak dinyatakan secara jelas tentang cara atau metode apa yang disebut sebagai cara-cara yang damai. Cara-cara penyelesaian damai hanya didasarkan semata-mata persetujuan dari kesemua pihak secara sukarela. Sebagai implikasinya, dalam hukum internasional terdapat berbagai cara yang tersedia untuk mengakomodasi keinginan dari negara-negara sekaligus sebagai bentuk fleksibilitas dari hukum internasional, termasuk hingga penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan dalam hukum internasional, seperti operasi Peacekeeping .
Menurut John T. Rourke dalam ‘International politics in the world stage’, misi perdamaian melalui organisasi internasional bukanlah ide baru. Immanuel Kant pada dua abad yang lalu telah merumuskan Idea for a Universal History from Cosmopolitan Point Of View (1784), Kant berpendapat, “Melalui perang, melalui pajak dan akumulasi pelucutan senjata yang tak pernah berhenti, setelah kehancuran, revolusi dan bahkan kelelahan yang lengkap”, kemudian Kant memprediksi hakikat manusia menggiring masyarakat lain “dengan alasan yang bias mengatakan kepada mereka di awal yakni setiap masyarakat harus melangkah dari kondisi tanpa hukum yang liar kepada liga bangsa-bangsa demi mengamankan perdamaian”.
Ide ini telah berevolusi pada penggunaan PKO dalam struktur internasional oleh Concert of Europe, Liga bangsa-bangsa, North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan PBB. Poin yang penting yang akan dibahas penulis ialah PBB sebagai organisasi global. PKO telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif yang tersedia di dunia untuk membantu negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian .
B. Wider Peacekeeping
Terdapat beberapa definisi Peacekeeping yang salah satunya diberikan oleh International Peace Academy. International Peace Academy mendefinisian peacekeeping sebagai pencegahan, penahanan, pemoderasian dan penghentian permusuhan antara negara atau dalam negara, melalui media intervensi pihak ketiga secara terorganisir, damai dan diarahkan secara internal, dengan menggunakan pasukan tentara multinasional, polisi dan warga sipil untuk memulihkan dan menjaga perdamaian .
Peacekeeping dalam paham Westphalian gerakanya terbatas hanya untuk menjamin adanya kesepakatan damai dalam suatu konflik dan mengatur hubungan antar Negara dan tetap mendukung otonomi dan sovereignity. Paham post-Westphalian lebih menekankan pada pencapaian kata perdamaian melalui cara-cara demokratis-liberal dan meluasnya bidang cakupan yang dimiliki oleh suatu tindakan peacekeeping.
Konsep peacekeeping selanjutnya berkembang menjadi wider peacekeeping yang memiliki beberapa sebutan lain sesuai karakter operasinya. Wider peacekeeping kadang dikenal Second Generation Peacekeeping yakni perpanjangan dan perluasan dari traditional peacekeeping dengan mengikut sertakan tujuan-tujuan lain seperti humanitarian. Wider peacekeeping kadang dikenal juga Chapter Six And A Half Peacekeeping, hal ini merujuk posisinya dipandang berada diantara Bab VI dari piagam PBB, yang merupakan metode tradisional PBB dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai (peaceful settlement of dispute), antara lain melalui negosiasi dan mediasi, namun pula antara metode penggunaan kekuatan secara paksa (force enforcement) sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Bab VII dari piagam PBB. Terakhir Wider peacekeeping kadang dikenal pula Peacekeeping by Proxy atau Strategic Peacekeeping, keduanya menekankan jarak dan tuntutan ditempatkan peacekeeper dan sarana yang tersedia untuk mereka .
Terdapat enam karakteristik dari Wider peacekeeping yakni :
1) Wider peacekeeping terjadi dalam konteks kekerasan yang sedang berlangsung.
2) Wider peacekeeping terjadi dalam konteks new wars dibanding konflik tradisional antar Negara
3) Wider peacekeeping memiliki peacekeepers yang terlibat lebih luas dalam tugas penjaga perdamaian
4) Wider peacekeeping menyaksikan pertumbuhan dari komunitas kemanusiaan dalam kordinat aktivitasnya demi koherensi dan kontribusi mereka bagi PKO
5) Wider peacekeeping memiliki beberapa perubahan mandat
6) Wider peacekeeping memiliki jurang yang signifikan dalam masalah peralatan

V. Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menafsirkan suatu penelitian seperti asumsi / dugaan, nilai dan pendapat dari peneliti sehingga menjadi jelas dalam hasil akhir suatu penelitian. Pada dasarnya, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya bersifat induktif, dimulai dari permasalahan atas fenomena yang muncul, kemudian di-implementasikan dengan menggunakan sebuah pendekatan teori HI ataupun kerangka konseptual/pemikiran HI .
Tujuan penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Penulis mencoba menggambarkan bagaimana kendala-kendala mewujudkan perdamaian perbatasan Israel-Lebanon melalui UNIFIL 2006-2011 menggunakan sudut pandang dalam satu pendekatan maupun konsep teori HI.
Menurut Creswell terdapat tiga langkah dalam mengumpulkan data penelitian. Pertama, adanya pengaturan tentang pembatasan dalam pembahasan suatu masalah penelitian. Kedua, mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen dan bahan visual. Ketiga, membuat suatu protokol untuk mencatat atau merekam setiap informasi .
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi terhadap data-data dari sumber dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen, dll. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan data sekunder sebagai data utama. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data-data dari situs-situs internet (website) yang dianggap otoritatif dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

VI. Sistematika Penulisan
BAB I : Pernyataan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : Konflik Israel-Lebanon, Riwayat Singkat Konflik, Sengketa Wilayah di Lebanon, langkah-langkah yang diambil Dewan Keamanan PBB dan UNIFIL.

BAB III : Resolusi Konflik pasca perang 2006, PKO UNIFIL dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan jalannya suatu operasi perdamaian.

BAB V : Penutup dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA
• John T. Rourke, “international politics on the world stage”, NYC: Mc Graw Hill, 2004.
• Bellamy, Alex J., Paul Williams, Stuart Griffin, Understanding Peacekeeping, Cambridge: Polity Press, 2010.
• Creswell, J. W. Qualitatif Inquiry and Research Design. California : Sage Publications.
• Oliver Rambotsham, at.al, “Conflict Resolution, Second Edition”, Cambridge: Polity Press, 2005.
• Novri Susan M.A, “Sosiologi Konflik & Isu-isu konflik kontemporer”, Jakarta: Kencana press, 2009.
• Jawahir Thotowi, Pranoto Iskandar, “Hukum Internasional Kontemporer”, Bandung : Refika Aditama, 2006.
• “Mr. UNIFIL” Reflects on a Quarter Century of Peacekeeping in South Lebanon, Author(s): Timur Göksel. California : Journal of Palestine Studies, Vol. 36, No. 3 (Spring 2007).
• The Future of Lebanon, Author(s): Paul Salem. NYC : Foreign Affairs, Vol. 85, No. 6 (Nov. - Dec., 2006).
• Resolusi PBB 1701 tahun 2006, file pdf diunduh dari http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006),
• http://www.antaranews.com/berita/286993/roket-asal-lebanon-hantam-israel-picu-ketegangan
• http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/09/11/israel.lebanon/index.html
• http://www.globalsecurity.org/military/world/war/lebanon.htm
• http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

Indonesia: Harapan Dan Kenyataan di Papua

2011-09-22T06:48:00.001+07:00

Asia Briefing N°12622 Aug 2011

RINGKASAN IKHTISAR

Meskipun konflik Papua belakangan ini makin sulit dicari jalan keluarnya, tapi beberapa ide solusi saat ini sedang dibahas. Kekerasan yang meningkat di bulan Juli dan Agustus menegaskan kebutuhan yang mendesak untuk menjajaki ide-ide solusi tersebut. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya segera bertindak untuk mengesahkan pembentukan sebuah badan baru bernama Unit Percepatan Pembangunan Di Papua Dan Papua Barat (UP4B) yang sudah lama ditunda dengan mandat yang mencakup masalah politik. Unit ini harus memperhatikan serangkaian indikator politik, sosial, ekonomi, hukum dan keamanan yang dihasilkan oleh sebuah Konferensi Perdamaian Papua pada Juli lalu yang bisa menjadi kerangka kerja bagi kebijakan-kebijakan yang lebih tercerahkan. Bersama-sama, mereka melambangkan sebuah visi akan seperti apa Papua yang damai nantinya. Para peserta yang merancang ide-ide solusi bagi persoalan di Papua ini hampir semuanya dari masyarakat sipil Papua. Agar perubahan nyata bisa terjadi, perlu ada dukungan tidak saja dari Jakarta tapi juga dari para pejabat setempat asli Papua – yang sekarang ini jumlahnya semakin banyak – yang punya pengaruh dan sumber daya di tingkat lokal.

Aspirasi yang disuarakan selama konferensi sangat kontras dengan kenyataan meningkatnya konflik di kabupaten pegunungan Puncak Jaya, sebuah wilayah terpencil yang didera oleh pemberontakan, korupsi dan kemiskinan. Puncak Jaya merupakan rumah bagi Tentara Pembebasan Nasional (TPN), sayap militer dari organisi pro-kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejumlah faktor yang kompleks mendorong timbulnya gerakan pemberontakan, termasuk ketidakadilan sejarah, tindakan kekerasan dari TNI dan Polri, maupun persaingan dan perpecahan, kadang berbasis klan, diantara para pemberontak sendiri. Kekerasan di Papua membantu memicu aktivisme lokal dan sebuah gerakan solidaritas internasional, yang pada gilirannya memicu rasa antipati di Jakarta terhadap langkah apapun ke arah resolusi konflik yang mencakup pembahasan ketidakpuasan politik. Hal ini juga menyebabkan pembatasan akses bagi organisasi-organisasi asing kemanusiaan dan pembangunan.

Konferensi pada 5 hingga 7 Juli itu bermaksud untuk merubah pola ini. Buah dari upaya-upaya di belakang layar selama dua tahun oleh sebuah kelompok bernama Papua Peace Network (Jaringan Damai Papua), konferensi ini adalah sebuah latihan dalam memformulasikan isu-isu yang kemudian bisa didiskusikan dengan pemerintah di Jakarta dengan cara yang dipikir oleh beberapa orang bisa menjauhkan kata “M” (merdeka). Tapi hal ini tidak berjalan seperti yang direncanakan oleh panitia. Pejabat senior pemerintah menawarkan “komunikasi konstruktif” informal tanpa menjelaskan secara rinci apa yang mereka maksud. Para aktivis merespon dengan sebuah tuntutan bagi dialog yang jauh lebih formal, dengan pemerintah Indonesia dan para negosiator pro-kemerdekaan Papua duduk berhadap-hadapan di meja negosiasi, dan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dari dunia internasional. Dan bukannya menjembatani, konferensi ini malah menegaskan dalamnya jurang perbedaan persepsi antara para pejabat pusat dan masyarakat sipil Papua mengenai sifat konflik yang terjadi di Papua.

Pemerintah SBY, sejauh ini amat lambat untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang tepat. Selama setahun terakhir, muncul gagasan untuk membentuk sebuah unit khusus yang berbasis di kantor wakil presiden untuk menangani masalah Papua yang disebut Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat atau UP4B. Pada awalnya unit ini dibentuk sebagai sebuah badan untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan “quick win”, dan kelihatannya pada awal tahun 2011 UP4B mulai memperoleh mandat yang lebih luas, sehingga bisa menangani isu-isu yang lebih sensitif seperti masalah-masalah terkait tanah, sejarah, konflik dan HAM. Tapi sebuah rancangan Peraturan Presiden (PP) untuk mengesahkan pembentukan UP4B masih tersangkut di meja Sekretaris Kabinet sejak bulan Mei, dan tidak ada indikasi kapan akan diserahkan ke presiden untuk ditandatangani. Tanpa UP4B, kesempatan akan adanya perubahan positif di dalam kebijakan pemerintah menjadi sangat berkurang, membuat perkembangan yang terjadi di Puncak Jaya menjadi simbol bagi aktivis di dalam dan luar Indonesia atas segala sesuatu yang salah di Papua.

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B126-indonesia-hope-and-hard-reality-in-papua.aspx?alt_lang=id

hakim. humanitarian intervention somalia

2011-09-04T22:40:00.000+07:00

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang
Salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pasca Perang Dingin adalah menjalankan kebijakan intervensi kemanusiaan (Humanitarian Intervention). Konsep kebijakan ini diajukan oleh Presiden AS, Herbert Walker Bush pada masa pemerintahannya di hadapan Kongres AS pada 11 September 1990. Kerangka pemikiran kebijakan yang diajukan oleh Presiden H.W. Bush terangkum dalam kebijakan yang disebut “New World Order”. Secara garis besar, kebijakan tersebut menyatakan bahwa tatanan dunia yang baru adalah dunia yang bebas dari ancaman terror, menjunjung tinggi keadilan, dunia yang lebih aman bagi perdamaian, dunia dimana bangsa-bangsa baik timur&barat, utara&selatan dapat hidup dalam harmoni. Termasuk juga collective security dengan melibatkan kerjasama multinasional.
Implementasi dari gagasan “New World Order” yang diajukan oleh H.W. Bush adalah mengirim pasukan AS untuk membantu Somalia mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di negaranya. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Somalia awalnya disebabkan karena perang sipil antara faksi yang mendukung Presiden Ali Mahdi Mohamed dan faksi yang mendukung Jenderal Mohamed Farah Aidid pada Januari 1991. Hanya berselang 11 bulan kemudian, jumlah kematian mencapai 300.000 nyawa, sekitar 5 juta penduduk terancam menderita kelaparan, dan hampir 1.5 juta penduduk hidup dalam kondisi lingkungan yang mengancam keselamatan jiwanya. Sehingga, jutaan penduduk Somalia berbondong-bondong mencari tempat pengungsian ke Negara-negara tetangga.
Pada bulan November, Bush mengirim pasukan ke Somalia. Bush memutuskan bahwa jika Negara-negara mengirim pasukan dan DK PBB memberikan legitimasi, maka AS akan memimpin intervensi kemanusiaan multinasional ke Somalia. Pada 3 Desember 1992, DK PBB mengeluarkan Resolusi 794 yang mengesahkan intervensi kemanusiaan di Somalia dibawah kepemimpinan AS, yang dinamakan “Operation Restore Hope”. Pada mulanya, kebijakan Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia dianggap berhasil karena telah menyelamatkan ribuan nyawa dan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap penduduk Somalia. Tetapi, setelah terjadi pergantian Presiden di AS, H.W. Bush digantikan oleh William Jefferson Clinton, Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia pada Oktober 1993 setelah 18 pasukan AS tewas di Mogadishu, ibukota Somalia.

I.2. Pertanyaan Penelitian
Mengapa Amerika Serikat menjalankan kebijakan Intervensi Kemanusiaan di Somalia pada tahun 1991?

II. Kerangka Teori

Kebijakan pemerintah AS pada masa Presiden H.W. Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan menimbulkan berbagai tanggapan karena terdapat dilemma antara nilai-nilai kemanusiaan yang memunculkan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) dengan prinsip Sovereignty. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan mengapa pemerintah AS melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia meskipun sebenarnya terdapat dilemma. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip dasar yang membuat masyarakat internasional melakukan intervensi kemanusiaan.
Menurut R.J. Vincent, intervensi diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh negara, sekelompok negara, dan organisasi internasional yang dimaksudkan untuk mencampuri urusan domestik negara lain. Secara tradisional, berarti intervensi merupakan sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Definisi Vincent mengenai intervensi tersebut tidak menawarkan pendapat yang pasti mengenai legalitasnya, sehingga hal ini menimbulkan kontroversi dalam kaitannya dengan intervensi kemanusiaan. Beberapa pakar hukum internasional menganggap bahwa intervensi kemanusiaan merupakan tindakan illegal dengan merujuk pada pasal 2(4) Piagam PBB, karena dalam pasal ini diatur mengenai non-intervention. Sedangkan beberapa pakar berpendapat bahwa ada hak legal untuk bertindak secara unilateral maupun kolektif untuk melakukan intervensi kemanusiaan dengan merujuk pada alasan moral.
Untuk melihat apa yang mendasari perdebatan mengenai intervensi kemanusiaan dapat merujuk pada perdebatan antara Pluralisme dan Solidarisme. Dalam konsep Pluralisme, masyarakat internasional mempercayai bahwa hanya negara yang bisa membuat perjanjian dan saling menghormati kedaulatan dengan berpegang pada prinsip non-intervention. Pluralis berpandangan pesimis terhadap sebuah intervensi karena menurutnya jika negara melakukan intervensi bukan untuk alasan kemanusiaan melainkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, negara-negara sebaiknya tidak mengurusi urusan negara lain. Apapun yang terjadi di sebuah negara merupakan tanggung jawab negara tersebut, yang seharusnya menjadi perhatian Negara adalah keteraturan international (international order) dalam struktur yang anarki.
Sedangkan Solidarisme berpendapat bahwa negara memiliki hak legal dan tanggung jawab moral untuk melakukan intervensi dalam kondisi dimana sedang terjadi krisis kemanusiaan (genosida, pembunuhan, dan kekerasan fisik lainnya). Tanggung jawab moral ini merupakan bentuk solidaritas negara-negara yang merupakan bagian dari komunitas internasional untuk membantu sebuah negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tanggung jawab moral ini yang kemudian diimplemetasikan dengan intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental setiap individu.
Pada dasarnya, Para pemerintah telah mengesahkan bahwa ‘kedaulatan sebagai pertanggungjawaban’ yang ditunjukkan dengan kecenderungan untuk melindungi warga sipil yang berada dibawah pemerintahannya. Kedaulatan ini yang akan membawa tanggung jawab bagi Negara untuk melindungi setiap warganegaranya. Tetapi, menurut Solidaris jika Negara tidak sanggup melindungi warga negaranya, maka masyarakat internasional bertanggungjawab untuk membantu negara tersebut dan menerima tanggungjawab darinya. Atas dasar inilah akhirnya istilah mengenai Responsibility to Protect dicetuskan oleh International Commision on Intervention and State Sovereingty (ICISS) pada laporannya tahun 2001.
Prinsip dasar dari Responsibility to Protect adalah, Negara tuan rumah yang menerima bantuan mengakui tanggung jawab utamanya adalah memberikan kesejahteraan untuk warganya. tetapi ketika banyak penduduk menderita kerugian yang serius sebagai akibat dari perang sipil, pemberontakan, penindasan dan negara tidak sangup memenuhi tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada warganya, maka campur tangan (intervensi) bisa menjadi pertimbangan.

III. Pembahasan

Kebijakan AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan didasari pada gagasan Presiden AS, H.W. Bush mengenai New World Order. Gagasan ini diajukan oleh Presiden Bush di hadapan Kongres AS pada 11 September 1990. Dalam gagasan tersebut, Bush mengharapkan tatanan dunia yang baru adalah dunia yang bebas dari ancaman terror, dunia yang lebih aman bagi perdamaian dan dunia yang lebih aman bagi perdamaian.
Tujuan dari intervensi kemanusiaan yang dilakukan AS adalah untuk membantu Somalia mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang melanda negaranya. Keinginan AS membantu Somalia dalam hal intervensi kemanusiaan ini disebabkan karena Somalia tidak mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi.
Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, AS mengirimkan pasukan ke Somalia pada bulan November 1990, yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan fisik yang sedang terjadi antara faksi yang sedang bertikai di Somalia. AS memiliki legitimasi untuk memimpin intervensi kemanusiaan tersebut setelah DK PBB mengeluarkan Resolusi 794 pada 3 Desember 1992 yang dinamakan dengan Operation Restore Hope.
Kebijakan intervensi kemanusiaan yang dijalankan oleh pemerintah AS pada masa H.W. Bush merupakan bentuk dari implementasi konsep Solidarisme. Karena, dalam konsep Solidarisme menyatakan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sebuah negara yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Tanggung jawab moral ini yang kemudian diimplemetasikan oleh AS dengan bentuk intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak fundamental (hak untuk hidup, hak untuk bebas dari rasa takut) masyarakat Somalia yang terancam karena krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Selain itu, kebijakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan juga dipengaruhi oleh gagasan H.W.Bush tentang New World Order. Karena, kondisi Somalia pada saat itu yang sedang mengalami krisis kemanusiaan sebagai akibat dari perang sipil yang terjadi di negaranya, maka AS merasa memiliki tanggung jawab untuk memberi bantuan kepada penduduk Somalia. Gagasan New World Order menjadi dasar bagi AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan karena dalam gagasan tersebut menginginkan dunia yang bebas dari ancaman terror dan dunia yang bebas dari ancaman. Maka dengan didasarkan atas keinginan untuk menciptakan tatanan dunia yang baru, Bush memutuskan untuk melakukan intervensi kemanusiaan untuk membantu Somalia mengatasi masalah krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di negaranya dan memulihkan keadaan di Somalia.
Akan tetapi, setelah terjadi pergantian Presiden di AS, Herbert Walker Bush digantikan dengan William Jefferson Clinton, Presiden Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia. Pada saat kepemimpinan Clinton, ketika intervensi kemanusiaan yang sedang dilakukan AS bereskalasi menjadi aktifitas militer dan pasukan AS mulai terlibat dalam kontak militer dengan faksi-faksi yang sedang bertikai di Somalia, maka pada Oktober 1993, Presiden Clinton mengusulkan untuk menarik mundur pasukan dan Kongres menyetujui usulan tersebut. Padahal, tujuan intervensi kemanusiaan AS yang dilakukan pada masa pemerintahan Bush bisa dikatakan cukup ideal karena berhasil membantu menyelamatkan jutaan nyawa penduduk Somalia dari ancaman perang saudara yang sedang terjadi. Meskipun begitu, Clinton melakukan kebijakan yang berbeda, ia memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS setelah 18 pasukan AS tewas di Mogadishu, ibukota Somalia.
Kebijakan Clinton untuk menarik mundur pasukan AS karena dipengaruhi oleh Doktrin Clinton yang disebut Doctrine of Enlargement and Policy Successes. Dalam doktrin tersebut, terdapat anggapan yang menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan dalam situasi krisis sebaiknya dilakukan secara multirateral dan dengan pertimbangan yang rasional (maksudnya adalah ketika AS memutuskan untuk melakukan intervensi kemanusiaan, AS juga harus melihat apakah resiko yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal).
Berdasarkan pertimbangan tersebut yang terdapat dalam doktrin Clinton, maka bisa dipahami mengapa pemerintah AS pada masa Clinton memutuskan untuk menarik mundur pasukan AS dari Somalia. Kebijakan pemerintah AS tersebut dilakukan karena mempertimbangkan bahwa resiko yang ditimbulkan dari kebijakan AS untuk intervensi kemanusiaan terlalu besar. Selain itu, anggaran yang harus ditanggung oleh pemerintah AS juga tidak sedikit. Berdasarkan data, pasukan AS yang tewas di Somalia mencapai 44 jiwa, dan sekitar 175 jiwa dirawat terpisah karena mengalami masa kritis. Selain resiko kematian, anggaran yang harus ditanggung pemerintah AS ketika melakukan intervensi kemanusiaan mencapai 2 miliar U$D. Oleh sebab itu, dibawah kepemimpinan Presiden Clinton kebijakan AS untuk melakukan intervensi lebih cenderung bersifat multilateralisme, sehingga beban resiko dapat ditanggung bersama.
Dalam hal ini, kebijakan AS untuk menarik mundur pasukan cenderung berdasarkan pada gagasan Pluralisme yang menyatakan bahwa sebuah negara melakukan intervensi bukan karena alasan kemanusiaan melainkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini dapat dipahami karena ketika pasukan AS sudah terperangkap dalam situasi darurat dimana intervensi yang terjadi sudah bereskalasi menjadi aktifitas militer, maka berdasarkan pertimbangan rasional seperti yang terdapat dalam doctrine of enlargement keputusan yang seharusnya diambil adalah dengan melibatkan negara-negara lain untuk melakukan aksi kolektif dalam menjalankan intervensi kemanusiaan di Somalia. Karena, apabila AS tetap bertindak secara unilateralisme, maka akan membawa resiko yang besar dan harus menanggungnya sendiri. Hal ini tentunya bukan merupakan keinginan AS dalam melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia. Tujuan AS melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia adalah untuk mewujudkan gagasan mengenai tatanan dunia baru yang mengharapkan dunia yang bebas dari ancaman terror dan dunia yang lebih aman bagi perdamaian. Apabila tujuan-tujuan ini berpotensi sulit untuk dicapai, maka pilihan lainnya adalah mempertimbangkan kebijakan alternatif untuk menarik mundur pasukan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka bisa dilihat bahwa kebijakan pemerintah AS pada masa Presiden H.W.Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia adalah karena alasan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sebagai bagian dari komunitas internasional. Alasan ini bisa dipahami karena kondisi Somalia pada saat itu yang sedang mengalami krisis kemanusiaan. Sehingga, banyak pihak yang menganggap kebijakan H.W.Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan cukup ideal.
Akan tetapi, meskipun kebijakan Presiden Bush untuk melakukan intervensi kemanusiaan dianggap berhasil, pada masa Clinton kebijakan tersebut dianggap tidak popular. Karena pada masa Clinton, Ia mengeluarkan doktrin Enlargement and Policy Sucessesses. Doktrin tersebut berisi pandangan yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan untuk melakukan intervensi kemanusiaan pada saat krisis harus mempertimbangkan alasan-alasan rasional (pertimbangan bahwa kebijakan tersebut beresiko kecil dan tidak memerlukan dana yang cukup banyak). Oleh sebab itu, kebijakan Clinton untuk menarik pasukan dianggap sebagai keputusan yang tepat. Hal ini dapat dipahami, karena kebijakan AS untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia memiliki resiko yang besar, dan anggaran yang dikeluarkan AS juga tidak sedikit. Meskipun pasukan AS ditarik dari Somalia, dalam doktrin Enlargement and Policy Sucessesses, alternative lain yang harus dilakukan ketika melakukan intervensiyang berisi adalah melakukannya secara mutirateral, sehingga tanggung jawab untuk melakukan sebuah intervensi kemanusiaan bukan tugas AS sendiri.

Daftar Pustaka

Baylis,John & Smith,Steve (2006). The Globalisation of World Politics: an Introduction to Internasional Relation. Oxford University Press.

Wittkopf, Eugene R. et, all (2008). American Foreign Policy (Pattern and Process). Thomson Wadsworth: California

Synopsis. The Responsibility to Protect : Core Principles.

Garis besar kebijakan Presiden Amerika H.W. Bush ini diakses melalui http://millercenter.org/president/bush/essays/biography/5 dengan judul American President, an online reference resource. George Herbert Walker Bush: Foreign Affairs, pada 11 April 2011

Garis besar kebijakan Presiden Amerika W. J. Clinton ini diakses melalui http://millercenter.org/president/clinton/essays/biography/5 dengan judul William Jefferson Clinton: Foreign Affairs. American President, an online reference resource, pada 11 April 2011

Glanville, Luke. Somalia Reconsidered: An Examination of the Norm of Humanitarian Intervention. Diakses melalui http://www.jha.ac/articles/a178.pdf pada 11 April 2011

Shibata, Makalena Y. a Case Study on the U.S Policy in Humanitarian Intervention: Somalia, Rwanda, and Liberia. Diakses melalui https://www.afresearch.org/skins/rims/display.aspx?rs=enginespage&ModuleID=be0e99f3-fc56-4ccb-8dfe-670c0822a153&Action=downloadpaper&ObjectID=0b12f4c2-d000-46c9-b231-180d6cefe339 pada 11 April 2011

menjual diri

2011-09-04T22:09:00.002+07:00

Kepada Yth.
Walikota Tangerang Selatan
Ibu Hj. Airin Rachmi Diany SH MH
Ditempat

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Berkaitan dengan acara Short Course : Indonesia – Russian Student’s Friendship and Dialogue on Islam and Culture yang akan diselenggarakan 17 – 23 Mei 2011di Russian Islamic University, Kazan dan Moscow Russia. Saya adalah salah satu mahasiswa dari enam mahasiswa yang lulus seleksi untuk mengikuti acara tersebut.
Terkait dengan akomodasi, panitia short course tekah memberikan subsidi untuk para peserta yang akan mengikuti acara tersebut, namun masih ada biaya sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang dibebankan kepada tiap peserta. Karena itu, saya pribadi mengajukan bantuan pendidikan kegiatan pertukaran pelajar pada Institusi yang Ibu Pimpin.
Demikian permohonan ini saya disampaikan dan terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ciputat, 10 Mei 2011
Peserta Short Course

Azmi Muharom

Pendahuluan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Russia Islamic University dan KBRI Moskow pada tanggal 17 Mei 2011 – 23 Mei 2011, akan menyelenggarakan SHORT COURSE : INDONESIAN – RUSSIAN STUDENTS’ FRIENDSHIP and DIALOGUE on ISLAM and CULTURE yang bertemakan :
“Memperkokoh Persahabatan dan Kerjasama International di Kalangan Mahasiswa Indonesia dan Rusia Demi Terwujudnya Tatanan Dunia yang Lebih Sejahtera dan Damai”
Kegiatan yang akan dilakukan oleh Lima mahasiswa UIN terpilih dalam kegiatan ini, akan melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan Islam Indonesia melalui Diskusi, Pemutaran Film, Kursus atau Training Singkat bahasa Indonesia dan bahasa Rusia, Penampilan Kesenian, Permainan dan Outbound.
Disamping itu, melalui kesempatan short course ini mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat tampil sebagai Duta Budaya yang memperkenalkan Islam dan budaya masyarakat di Indonesia sekaligus meyakinkan bahwa Indonesia adalah sebuah Bangsa Muslim Terbesar yang menampilkan Islam sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin.
Terkait pada kegiatan ini, panitia telah memberikan subsidi biaya Visa, Asuransi dan Akomodasi (Konsumsi, Asrama dan Transportasi) namun masih ada biaya dengan jumlah Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) yang dibebankan kepada tiap peserta. Karena itu dengan proposal ini saya mengajukan permohonan bantuan biaya pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Semoga Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam kesempatan short course ini dapat menjadi lahan ilmu dan amal yang sangat bermanfaat bagi penulis, almamater, masyarakat dan semua pihak, yang Insya Allah mempereratnya hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Rusia serta terbangunnya pandangan yang baik dan pengertian yang mendalam tentang Islam dalam konteks kebudayaan bangsa Indonesia dan kebudayaan bangsa Rusia.

Waktu & Tempat Kegiatan Short Course
Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam kesempatan short course ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011 – 23 Mei 2011 di Kazan, Tatarstan, Rusia.

Tujuan Kegiatan Short Course
Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam kesempatan short course ini bertujuan mempereratnya hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Rusia, serta terbangunnya pandangan yang baik dan pengertian yang mendalam tentang Islam dalam konteks kebudayaan bangsa Indonesia dan kebudayaan bangsa Rusia terutama di kalangan mahasiswa.
Disamping itu, melalui program ini mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat tampil sebagai Duta Budaya yang memperkenalkan Islam dan budaya masyarakat di Indonesia sekaligus meyakinkan bahwa Indonesia adalah sebuah Bangsa Muslim Terbesar yang menampilkan Islam sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin.
Agenda Kegiatan Short Course
Terlampir (lampiran satu)
Anggaran Biaya Kegiatan Short Course
Terlampir (lampiran Dua
Penutup
Demikianlah proposal ini penulis buat, besar harapan penulis agar Bapak/ Ibu di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat membantu melancarkan terselenggaranya kegiatan tersebut. Semoga Allah SWT mempermudah dan meridhoi langkah kita. Amin...

Lampiran Satu
Agenda Kegiatan Short Course
Selasa 17 Mei 2011 – Senin 23 Mei 2011
Date Time Activity PIC
Day 1 01.00 Departure from Jakarta
13.55 Arrival in Moscow airport – Flight to Kazan Pick-up by Russian Islamic University
20.45 Arrival in Kazan airport - go to University of Russian Islamic University
21.00 Take a rest
Day 2 03.30 – 04.00 Fajr Prayer
08.15 - 09.00 Breakfast (Canteen of RIU)
09.00- 09.45 Opening Ceremony by Vice Chancellor of Russian Islamic University
09.45 – 11.00 Welcoming Speech / Lecture by
: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA
(Vice Rector for Student Affairs)
11.00 – 11.40 Ice Breaking and Games Students of Russian Islamic Univ. (RIU)
11.40 – 12.30 Training I: Learning Indonesian Language Part 1 Students of UIN
12.30 - 13.00 Lunch (Canteen of RIU)
13.00 – 13.30 Zuhr Prayer (Eniler Mosque)
13.30 – 14.30 Training II: Learning Russian Language Part 1 Students of RIU
14.30 – 16.30 Students Discussion Group :
Introducing Islam in Indonesia Students of UIN
16.30 – 18.00 Rest
18.15 – 18.30 Asr Prayer (Eniler Mosque)
18.30 – 19.00 Dinner
19.00 – 21.00 Student Group Discussion:
Indonesian Movie Screening Students of UIN
21.00- 21.30 Magrib Prayer (Eniler Mosque)
22. 45 Isha Prayer and Rest
Day 3 03.30 – 04.00 Fajr Prayer
08.15 - 09.00 Breakfast (Canteen of RIU)
09.00- 10.30 Training III :
Learning Russian Language Part 2 Studens of RIU
10.30 – 12.30 Students Group Discussion :
“Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences” Presentation From Studenst of RIU and UIN
12.30 – 13.00 Lunch (Canteen of RIU)
13.00– 13.30 Zuhr Prayer (Eniler Mosque)
13.30- 15.00 Debating :
How can Young Muslim Students to Build a Better World.
Representative Indonesian Students and Russian Islamic University Presentation From Studenst of RIU and UIN
15.00 – 16.00 Training V: Learning Indonesian Language Part 2 (Indonesian Students) Students of UIN
16.00 – 17.00 Sports (Table Tennis / Chess tournament : RIU vs UIN)
17.00 – 18.00 Rest
18.15 - 18.30 Asr Prayer (Eniler Mosque)
18.30 - 19.00 Dinner
19.00 – 21.00 Student Group Discussion :
Introducing Islam in Russia Students of RIU
21.00- 21.30 Magrib Prayer (Eniler Mosque)
22. 45 Isha Prayer and Rest
Day 4 03.30 – 04.00 Fajr Prayer
08.15 - 09.00 Breakfast (Canteen of RIU)
09.00- 10.30 Training VI :
Learning Russian Language Part 3 Students of RIU
10.30 – 12.00 Visiting Kul Sharif Mosque and
Islamic Museum
12.00 – 13.00 Visiting The Religious Board
of Muslim Tatarstan
13.00 – 13.30 Zuhr Prayer (Eniler Mosque)
13.30 – 14.00 Lunch (Canteen of RIU)
14.00 - 15.00 Training IV: Learning Indonesian Language Part 3
Presentation From Studenst of RIU and UIN
15.00 – 16.30 Students Discussion Group :
The Challenges of Globalization: The Students Role Students of RIU
16.30 – 18.00 Sports (Table Tennis / Chess tournament : RIU vs UIN)
18.15 – 18.30 Asr Prayer (Eniler Mosque)
18.30 – 19.30 Dinner Students of UIN
19.30 - 21.00 Student Discussion Group :
Russian Movie Screening, theme about Culture in Russia (Russian Islamic Univ.) Students of RIU
21.00 - 21.30 Magrib Prayer (Eniler Mosque)
22.45 Isha Prayer and Rest
Day 5 03.30 – 04.00 Fajr Prayer
08.15 - 09.00 Breakfast (Canteen of RIU)
09.00- 11.00 Arts Performance
11.00 – 13.00 Hand Craft : Paint the head scraft Students of RIU
13.00 – 13.30 Zuhr Prayer (Eniler Mosque)
13.30 – 14.00 Lunch (Canteen of RIU) Embassy of Indonesia
14.00 - 15.00 Indonesian Movie Screening

15.00 – 16.30 Evaluation and Sharing Experience :
Next Year Student Activity Between UIN and RIU
16.30 – 18.00 Sports and Rest
18.15 – 18.30 Asr Prayer (Eniler Mosque)
18.30 – 19.30 Dinner (RIU Canteen)
19.30 - 21.00 Closing Program :
Sampai bertemu di Jakarta
21.00 - 21.30 Magrib Prayer (Eniler Mosque)
22.45 Isha Prayer and Rest
Day 6 06.30 Getting to the airport from Kazan
08.00 – 09.30 Courtesy call to Embassy of Indonesia in Moscow Embassy of Republic of Indonesia
09.30 – 13.00 Visit to Museum
13.00 – 19.00 Visit Historical Sites
22.00 Visit to Museum and Historical Sites
Day 7 11.30 Arrival at Jakarta

Lampiran Dua
Anggaran Biaya Kegiatan Short Course
A. Pemasukan
No Kegiatan Biaya
1 Uang pribadi 8.000.000

B. Pengeluaran
No Kegiatan Biaya
1 Visa Panitia
2 Asuransi Panitia
3 Tiket Pesawat Jakarta – Moscow dan Moscow Kazan (pulang-pergi) 12.000.000
5 Akomodasi Satu Minggu (Konsumsi, Asrama dan Transportasi) Panitia
6 Uang Bekal Satu Minggu 1.000.000
7 Belanja Buku dan buah tangan 2.000.000
BIAYA TOTAL 15.000.000

Rekapitulasi
Pemasukan 8.000.000
Pengeluaran 15.000.000
Kekurangan 7.000.000

Terbilang
“ Tujuh Juta Rupiah”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Data Pribadi
Nama
Alamat

Tempat/ Tgl Lahir
Telepon
E-mail
Web blog
Jenis Kelamin
Tinggi
Berat
Agama
Kewarganegaraan
Status
Hobby : Azmi Muharom
: Jln. KH Dewantara No 42, 03/05, Kompas II, Kelurahan Ciputat, kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, 15411
: Ciputat, 26 Juli 1990
: 021 7409737 / 0857 10 780 778
: azmuharam@gmail.com
: azmuharam.blogspot.com
: Laki-laki
: 162 cm
: 51 Kg
: Islam
: Indonesia
: Belum Menikah
: Membaca, Menulis, Diskusi

II. Pendidikan Formal
• TK Alhukama, Lampung, lulus tahun 1996
• SD Negeri Ciputat III, Tangerang, Banten, 1996-2001
• SD Negeri Kranggan III, Mojokerto, Jawa Timur, lulus tahun 2002
• MTsN Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat, lulus tahun 2005
• MAN Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat, lulus tahun 2008
• UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Hubungan Internasional, 2008 - Sekarang

III. Pengalaman dalam Organisasi
• Ketua Satu OSIS MTsn Sukamanah, 2002
• Ketua Satu IREMA, MTsN Sukamanah, 2003
• Ketua bidang Tekhnik Pramuka MAN Sukamanah, 2006
• Sekretaris umum Perwakilan Kelas (PK), 2006
• Anggota SAKA Bhayangkara, Polres Tasikmalaya, 2007
• Sekretaris Komunitas diskusi malam jum’at PonPes Sukahideng, 2007
• Anggota Teater Sarung PonPes Sukahideng, 2007
• Humas Media, Corruption Preventing Alliance (CPA) UIN Jakarta,
• Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Cabang Ciputat
• Anggota Himpunan Mahasiswa Tasikmalaya (Himalaya) Jakarta
• Ketua Milad 29 Remaja Islam As-Sa’adah An-najah (RISNA) Ciputat
• Ketua RISNA Futsal Cup 2009
. Ketua Seksi Sosial Agama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi HI 2010
. Sekretaris Umum RISNA 2010 – 2012

IV. Pengalaman Kerja
• Wiraswasta (Aksesoris dan hiasan), 2008
• Tenaga Pengajar Taman Pendidikan Alqur’an (TPA) As-Sa’adah Ciputat

V. Training Yang Pernah di Ikuti
• Latihan Kader I, HMI UIN Jakarta 2008
• Basic Training, ESQ 165, 2008
• Training of Trainer (TOT) I, Pendidikan Anti Korupsi, KPK dan UIN Jakarta 2008
• Mengatasi Virus tanpa anti virus, 2009
• Training of Trainer (TOT) II, Pendidikan Anti Korupsi, KPK dan UIN Jakarta 2009
• Pertemuan Nasional Mahasiswa HI (PNMHII), Universitas Nasional, 2010

VI. Kemampuan
• Bahasa Inggris
• Bahasa Arab
• Komputer (Microsoft Office, Photoshop, Windows dan Internet)
• Puisi dan Sastra
• Bela Diri

VII. Karya Yang telah Di Publikasikan
• Wahabiah di Indonesia, Majalah Dinding PonPes Sukahideng, Mei 2008
• Berkaca Pada Tetangga, Koran Seputar Indonesia, 22 Oktober 2008
• Membangun Ekonomi Efektif, Koran Seputar Indonesia, 23 April 2009
• Unique Democratization, Buletin Mahasiswa HI, UIN Jakarta, Mei 2009
. Membangun Parlemen Online Efektif, Koran Seputar Indonesia, 17 November 2009

Tangerang Selatan, 06 Mei 2011
Hormat Saya,

Azmi Muharom

berita tentang kita

2011-09-04T22:07:00.001+07:00

Mahasiswa Indonesia, Rusia Gelar Dialog Islam, Budaya
Selasa, 24 Mei 2011 07:12 WIB | 900 Views
London (ANTARA News) - Mahasiswa Islam dari Indonesia menggelar program Indonesian-Russian Students-Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam Rusia, Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia.

Sekretaris Kedua Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana kepada Antara London, Selasa menyebutkan sebanyak tujuh mahasiswa Indonesia mengadakan kunjungan ke Rusia mengikuti dialog yang pertama dalam sejarah Indonesia dan Rusia.

Enjay Diana menjelaskan ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta dan Universitas Al-Azhar Jakarta, Indonesia itu didampingi Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Kelembagaan Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Program Studi Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Willy Oktaviano Syahruddin.

Selama program tersebut para mahasiswa melakukan dialog tentang Islam, sejarah dan perkembangannya di kedua negara, serta peranan pendidikan dan generasi muda Islam.

Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi seperti Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences, How can Young Muslim students Build a Better World, The Challenges of Globalization: the Students Role.

Selain itu, terdapat pula acara budaya dimana mahasiswa Indonesia memperkenalkan permainan angklung yang dibawa khusus ke Kazan.

Menurut Sudarnoto Abdul Hakim, program singkat ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan kedua bangsa, antara lain adanya saling mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat Islam.

Ditambahkan bahwa program ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Universitas Islam Rusia Kazan yang ditandatangani pada Desember 2009 di Jakarta.

Selama program tersebut, Sudarnoto Abdul Hakim memberikan beberapa kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Rusia mengenai Islam dan sejarahnya di Indonesia, serta pendidikan Islam di tanah air.

Ketertarikan mahasiswa Universitas Islam Rusia sangat besar yang terlihat banyaknya pertanyaan yang diajukan seperti terkait mazhab, toleransi antarummat beragama, pendidikan Islam, hingga ideologi Pancasila.

"Program seperti ini merupakan yang pertama bagi kami dan kami sangat bangga bisa melaksanakannya dengan Indonesia," kata Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Mukhametsin.

"Kami bisa banyak mendapatkan contoh dan pengalaman dari Indonesia," tambahnya.

Islam di Rusia mengalami perkembangan dalam 20 tahun terakhir atau setelah runtuhnya Uni Soviet. Islam masuk ke Rusia pada pertengahan abad ke-7 atau beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

"Tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang Islam di Rusia. Oleh karena itu, kerja sama kedua bangsa di bidang keagamaan sangat menarik untuk dikembangkan sehingga adanya saling pemahaman satu sama lainnya," kata Sudarnoto Abdul Halim.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Hamid Awaludin menyampaikan kedekatan hubungan kedua bangsa dapat dilakukan melalui aspek pendidikan dan keagamaan.

Saat ini KBRI Moskow bekerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya baik di Indonesia maupun di Rusia menyelenggarakan berbagai program di bidang tersebut, salah satunya kerja sama antarperguruan tinggi Islam.

Dubes Hamid juga memberikan dukungan penuh atas kegiatan mahasiswa yang baru selesai tersebut. Inilah yang disebutnya sebagai sebuah diplomasi yang jarang disentuh oleh banyak pihak.

Bahkan di masa datang, diharapkan adanya program" a sabbatical leave" untuk professor UIN di Indonesia sehingga bisa mengajar di universitas Islam di Rusia dalam kurun waktu singkat dan sebaliknya.

"Muslim di Rusia boleh dibilang baru dalam taraf bangkit dan kita hendaknya dapat memberikan warna sesuai pengalaman kesejarahan kehidupan Islam di Indonesia. Itulah sebuah diplomasi yang akan banyak turunan positifnya di kemudian hari," ujarnya. (ZG/A011/K004)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
http://www.antaranews.com/berita/259945/mahasiswa-indonesia-rusia-gelar-dialog-islam-budaya

Mahasiswa Rusia-Indonesia Berdialog Bertema Islam
Liputan6.com, London: Mahasiswa Islam dari Indonesia menggelar program Indonesian-Russian Students-Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam Rusia, Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia.

Sekretaris Kedua Fungsi Pensosbud Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Enjay Diana kepadaAntara perwakilan London, Inggris, Selasa (24/5), menyebutkan tujuh mahasiswa Indonesia berkunjung ke Rusia mengikuti dialog yang pertama dalam sejarah Indonesia dan Rusia.

Enjay Diana menjelaskan, ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Universitas Al-Azhar, Jakarta, itu didampingi Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Kelembagaan Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Program Studi Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Willy Oktaviano Syahruddin.

Para mahasiswa berdialog tentang Islam, sejarah dan perkembangannya di kedua negara, serta peranan pendidikan dan generasi muda Islam. Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi seperti "Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences", "How can Young Muslim students Build a Better World", dan "The Challenges of Globalization: the Students Role".

Selain itu, terdapat pula acara budaya di mana mahasiswa Indonesia memperkenalkan permainan angklung yang dibawa khusus ke Kazan.

Selama program tersebut, Sudarnoto Abdul Hakim memberikan beberapa kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Rusia mengenai Islam dan sejarahnya di Indonesia. Termasuk, pendidikan Islam di Indonesia.

Menurut Sudarnoto Abdul Hakim, program singkat yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Rusia Kazan ditandatangani pada Desember 2009 di Jakarta. Program ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan kedua bangsa. Di antaranya, adanya saling mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat Islam.

Ketertarikan mahasiswa Universitas Islam Rusia sangat besar. Ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan seperti terkait mazhab, toleransi antar umat beragama, pendidikan Islam hingga ideologi Pancasila.

"Program seperti ini merupakan yang pertama bagi kami dan kami sangat bangga bisa melaksanakannya dengan Indonesia, kami bisa banyak mendapatkan contoh dan pengalaman dari Indonesia," kata Rektor Universitas Islam Rusia Prof. Rafik Mukhametsin.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Hamid Awaludin menyampaikan kedekatan hubungan kedua bangsa dapat dilakukan melalui aspek pendidikan dan keagamaan.

Dubes Hamid juga memberikan dukungan penuh atas kegiatan mahasiswa yang baru selesai tersebut. Inilah yang disebutnya sebagai sebuah diplomasi yang jarang disentuh oleh banyak pihak. Bahkan di masa datang, diharapkan adanya program "a sabbatical leave" untuk professor UIN di Indonesia sehingga bisa mengajar di Universitas Islam di Rusia dalam kurun waktu singkat dan sebaliknya.(ARE/ANS/Ant)
http://berita.liputan6.com/luarnegeri/201105/335926/mahasiswa_rusiaindonesia_berdialog_bertema_islam
Tujuh mahasiswa Indonesia mengikuti program dialog tentang Islam di Rusia

KAZAN (Arrahmah.com) – Sebanyak tujuh mahasiswa Islam dari Indonesia menggelar program Indonesian-Russian Students-Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam Rusia, Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Acara tersebut merupakan dialog yang pertama dalam sejarah Indonesia dan Rusia.
Sekretaris Kedua Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana menjelaskan ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta dan Universitas Al-Azhar Jakarta. Mereka didampingi Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Kelembagaan Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Program Studi Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Willy Oktaviano Syahruddin.
Selama program tersebut para mahasiswa melakukan dialog tentang Islam, sejarah dan perkembangannya di kedua negara, serta peranan pendidikan dan generasi muda Islam, demikian yang diungkapkan Enjay Diana kepada Antara London, Selasa (24/5/2011).
Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi antara lain, Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences, How can Young Muslim students Build a Better World, The Challenges of Globalization: the Students Role.
Selain itu, terdapat pula acara budaya dimana mahasiswa Indonesia memperkenalkan permainan angklung yang dibawa khusus ke Kazan.
Menurut Sudarnoto Abdul Hakim, program singkat ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan kedua bangsa, antara lain adanya saling mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat Islam.
Program ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Universitas Islam Rusia Kazan yang ditandatangani pada Desember 2009 di Jakarta.
Selama program tersebut, Sudarnoto Abdul Hakim memberikan beberapa kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Rusia mengenai Islam dan sejarahnya di Indonesia, serta pendidikan Islam di tanah air.
Ketertarikan mahasiswa Universitas Islam Rusia sangat besar, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan seperti terkait mazhab, toleransi antarummat beragama, pendidikan Islam, hingga Pancasila.
“Program seperti ini merupakan yang pertama bagi kami dan kami sangat bangga bisa melaksanakannya dengan Indonesia,” kata Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Mukhametsin.
Islam di Rusia mengalami perkembangan dalam 20 tahun terakhir atau setelah runtuhnya Uni Soviet. Islam masuk ke Rusia pada pertengahan abad ke-7 atau beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
“Tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang Islam di Rusia. Oleh karena itu, kerja sama kedua bangsa di bidang keagamaan sangat menarik untuk dikembangkan sehingga adanya saling pemahaman satu sama lainnya,” kata Sudarnoto Abdul Halim.
Berkaitan dengan hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk federasi Rusia, Hamid Awaludin memberikan dukungan penuh atas kegiatan mahasiswa tersebut. Bahkan di masa datang, diharapkan adanya program” a sabbatical leave” untuk professor UIN di Indonesia sehingga bisa mengajar di universitas Islam di Rusia dalam kurun waktu singkat dan sebaliknya.
“Muslim di Rusia boleh dibilang baru dalam taraf bangkit dan kita hendaknya dapat memberikan warna sesuai pengalaman kesejarahan kehidupan Islam di Indonesia. Itulah sebuah diplomasi yang akan banyak turunan positifnya di kemudian hari,” ujarnya. (rasularasy/arrahmah.com)
http://arrahmah.com/read/2011/05/24/12835-tujuh-mahasiswa-indonesia-mengikuti-program-dialog-tentang-islam-di-rusia.html

Dialog Islam dan Budaya Mahasiswa Indonesia dan Rusia
Selasa, 24 Mei 2011
Sebanyak 7 mahasiswa Indonesia menyelenggarakan program Indonesian-Russian Students’ Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam Rusia, Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia, 16-23 Mei 2011. Inilah kunjungan perdana dalam sejarah Indonesia dan Rusia. Program ini merupakan salah satu implementasi Perjanjian Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Rusia Kazan yang ditandatangani pada Desember 2009 di Jakarta.

Para mahasiswa melakukan dialog tentang Islam, sejarah dan perkembangannya di kedua negara, serta peranan pendidikan dan generasi muda Islam. Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi seperti Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences, How can Young Muslim students Build a Better World, The Challenges of Globalization: the Students Role. Selain itu, terdapat pula acara budaya dimana mahasiswa Indonesia memperkenalkan permainan angklung yang dibawa khusus ke Kazan.

Ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Al-Azhar Jakarta, Indonesia. Mereka didampingi oleh Sudarnoto Abdul Hakim, Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Willy Oktaviano Syahruddin, Ketua Program Studi Dirasat Islamiah . “Program singkat ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan kedua bangsa, antara lain adanya saling mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat Islam, ”ujar Sudarnoto

Selama program tersebut, Sudarnoto memberikan beberapa kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Islam Rusia mengenai sejara dan pendidikan Islam di Indonesia. Ketertarikan besar mahasiswa Rusia terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang dikemukakan, seperti terkait mazhab, toleransi antar umat beragama, pendidikan Islam, hingga ideologi Pancasila.“Program seperti ini merupakan yang pertama bagi kami dan kami sangat bangga bisa melaksanakannya dengan Indonesia”, kata Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Mukhametsin. “Kami bisa banyak mendapatkan contoh dan pengalaman dari Indonesia”.

Islam di Rusia mengalami perkembangan dalam dua puluh tahun terakhir atau setelah runtuhnya Uni Soviet. Islam masuk ke Rusia pada pertengahan abad ke-7 atau beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. “Tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang Islam di Rusia. Oleh karena itu, kerjasama kedua bangsa di bidang keagamaan sangat menarik untuk dikembangkan sehingga adanya saling pemahaman satu sama lainnya”, tambah Sudarnoto.

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Hamid Awaludin menyampaikan kedekatan hubungan kedua bangsa dapat dilakukan melalui aspek pendidikan dan keagamaan. Saat ini KBRI Moskow bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya baik di Indonesia maupun di Rusia menyelenggarakan berbagai program di bidang tersebut, salah satunya kerjasama antar perguruan tinggi Islam.

Hamid juga memberikan dukungan penuh atas kegiatan mahasiswa tersebut. Inilah yang disebutnya sebagai sebuah diplomasi yang jarang jarang disentuh oleh banyak pihak. Bahkan di masa datang, diharapkan adanya program a sabbatical leave untuk professor UIN di Indonesia sehingga bisa mengajar di universitas Islam di Rusia dalam kurun waktu singkat dan sebaliknya.(Sumber: KBRI Moskow/ed. HO)
http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4818&l=id

Mahasiswa Indonesia, Rusia Gelar Dialog Islam, Budaya
1
London - Mahasiswa Islam dari Indonesia menggelar program Indonesian-Russian Students-Friendship and Dialogue on Islam and Culture di Universitas Islam Rusia, Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia. Sekretaris Kedua Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana kepada Antara London, Selasa menyebutkan sebanyak tujuh mahasiswa Indonesia mengadakan kunjungan ke Rusia mengikuti dialog yang pertama dalam sejarah Indonesia dan Rusia.
Enjay Diana menjelaskan ketujuh mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta dan Universitas Al-Azhar Jakarta, Indonesia itu didampingi Pembantu Rektor Bidang Pengembangan Kelembagaan Sudarnoto Abdul Hakim dan Ketua Program Studi Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Willy Oktaviano Syahruddin. Selama program tersebut para mahasiswa melakukan dialog tentang Islam, sejarah dan perkembangannya di kedua negara, serta peranan pendidikan dan generasi muda Islam.
Beberapa tema yang menjadi bahan diskusi seperti Islam and Pop Culture: Indonesian and Russian Students Experiences, How can Young Muslim students Build a Better World, The Challenges of Globalization: the Students Role. Selain itu, terdapat pula acara budaya dimana mahasiswa Indonesia memperkenalkan permainan angklung yang dibawa khusus ke Kazan. Menurut Sudarnoto Abdul Hakim, program singkat ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan hubungan kedua bangsa, antara lain adanya saling mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat Islam. Ditambahkan bahwa program ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Perjanjian Kerja sama antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Universitas Islam Rusia Kazan yang ditandatangani pada Desember 2009 di Jakarta.
Selama program tersebut, Sudarnoto Abdul Hakim memberikan beberapa kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam Rusia mengenai Islam dan sejarahnya di Indonesia, serta pendidikan Islam di tanah air. Ketertarikan mahasiswa Universitas Islam Rusia sangat besar yang terlihat banyaknya pertanyaan yang diajukan seperti terkait mazhab, toleransi antarummat beragama, pendidikan Islam, hingga ideologi Pancasila. Program seperti ini merupakan yang pertama bagi kami dan kami sangat bangga bisa melaksanakannya dengan Indonesia," kata Rektor Universitas Islam Rusia, Prof. Rafik Mukhametsin. Kami bisa banyak mendapatkan contoh dan pengalaman dari Indonesia. Islam di Rusia mengalami perkembangan dalam 20 tahun terakhir atau setelah runtuhnya Uni Soviet. Islam masuk ke Rusia pada pertengahan abad ke-7 atau beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.Tidak banyak orang Indonesia yang mengetahui tentang Islam di Rusia.
Oleh karena itu, kerja sama kedua bangsa di bidang keagamaan sangat menarik untuk dikembangkan sehingga adanya saling pemahaman satu sama lainnya," kata Sudarnoto Abdul Halim. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Hamid Awaludin menyampaikan kedekatan hubungan kedua bangsa dapat dilakukan melalui aspek pendidikan dan keagamaan.Saat ini KBRI Moskow bekerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya baik di Indonesia maupun di Rusia menyelenggarakan berbagai program di bidang tersebut, salah satunya kerja sama antarperguruan tinggi Islam. Dubes Hamid juga memberikan dukungan penuh atas kegiatan mahasiswa yang baru selesai tersebut. Inilah yang disebutnya sebagai sebuah diplomasi yang jarang disentuh oleh banyak pihak.
Bahkan di masa datang, diharapkan adanya program" a sabbatical leave" untuk professor UIN di Indonesia sehingga bisa mengajar di universitas Islam di Rusia dalam kurun waktu singkat dan sebaliknya. Muslim di Rusia boleh dibilang baru dalam taraf bangkit dan kita hendaknya dapat memberikan warna sesuai pengalaman kesejarahan kehidupan Islam di Indonesia. Itulah sebuah diplomasi yang akan banyak turunan positifnya dikemudian hari.
http://id.voi.co.id/berita-indonesia/kesejahteraan-sosial/9058-mahasiswa-indonesia-rusia-gelar-dialog-islam-budaya.html

Представители индонезийского университета неделю гостили в РИУ

Вчера завершилось недельное пребывание в РИУ делегации из Университета Шериф Хидаятулла (г. Джакарта, Индонезия).

С 17 по 22 мая в стенах Российского Исламского университета (Казань) находилась делегация из преподавателей и студентов одного из крупнейших индонезийских университетов города Джакарты.

В рамках пребывания в Казани студенты провели заседаний нескольких дискуссионных клубов темы которых: «Ислам в Индонезии», «Показ индонезийского фильма», «Ислам и поп-культура: опыт индонезийских и российских студентов», «Ислам в России», «Дискуссия о культуре России».

Также прошли дебаты на тему: Как мусульманские студенты могут построить лучшее будущее.

Кроме того, индонезийские студенты посещали уроки русского языка, совершили экскурсию по Казани, посетили музей Ислама в мечети Кул-Шариф.

http://e-riu.ru/riu_news/?ID=1030

Membangun Citra ramah Lingkungan Uni Eropa dengan European Green Capital Hamburg 2011”

2011-09-04T22:04:00.000+07:00

I. Pendahuluan

“Ketika memasuki lobi gedung kantor Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa di Brussel tersebut kita akan mendapatkan suasana kantor yang asri, nyaman dan teduh oleh beragam tanaman hidup yang tampak di hampir semua bagian gedung. Para pegawai Komisi Eropa atau tamu-tamu yang sedang berkunjung seolah diajak memasuki rumah kaca raksasa dengan aneka ragam tumbuhan seperti beringin, cemara dan bambu di dalamnya. Aneka tumbuhan tersebut sebagian tersebut didatangkan dari berbagai negara seperti dari Indonesia. Agar tumbuhan bisa tetap tumbuh dan berkembang, suhu ruang dan pencahayaan diatur sedemikian rupa sehingga seperti di tempat aslinya.”

Aris Heru Utomo, blogger Kompasiana.com[1]

Komisi Eropa (Commission of the European Communities) adalah badan eksekutif Uni Eropa. Bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, badan ini adalah salah satu dari tiga institusi utama yang menjalankan pemerintahan Uni Eropa (UE).

Komisi Eropa terdiri dari 25 komisioner, satu dari tiap negara anggota UE, dibantu oleh suatu badan administratif yang terdiri dari beberapa ribu pegawai sipil Eropa yang dibagi menjadi departemen-departemen yang disebut Direktorat Jendral (Directorate-General). Istilah "komisi" umumnya digunakan untuk mengacu baik pada keseluruhan badan administratif tersebut, maupun tim komisioner yang memimpinnya.

Tidak seperti Dewan Uni Eropa, komisi ini dimaksudkan sebagai suatu badan yang independen terhadap negara-negara anggota. Karenanya, komisioner tidak diizinkan untuk menerima instruksi dari pemerintah negara yang menunjuk mereka, melainkan harus mewakili kepentingan masyarakat Uni Eropa secara keseluruhan.[2]

Komisi Eropa menjalankan sistem kelembagaan Uni Eropa yang mempunyai otoritas antara lain[3] :

a. Memilki hak-hak untuk memprakarsai konsep kerja legislasi dan karena itu memberikan proposal legislasi pada Parlemen dan Dewan

b. Sebagai badan eksekutif Uni Eropa, bertanggung jawab untuk melengkapi legislasi Eropa (petunjuk-petunjuk, aturan-aturan dan keputusan-keputusan)

c. Bertindak sebagai pelindung perjanjian dan bersama dengan Badan Peradilan menjamin bahwa hukum masyarakat telah diterapkan dengan benar

d. Mewakili Uni Eropa di tingkat internasional terutama dalam bidang kerjasama dan perdagangan.

Secara umum dapat ditarik disimpulkan Peranan Komisi Eropa ini memiliki banyak kesamaan dengan badan eksekutif pada pemerintahan suatu negara, walaupun juga memiliki beberapa perbedaan. Salah satu program Komisi Eropa adalah perlindungan lingkungan eropa dengan program European Green Capital (EGC). Berangkat dari pemikiran tersebut maka penulis mengangkat judul “Membangun Citra ramah Lingkungan Uni Eropa dengan European Green Capital Hamburg 2011”

II. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan judul diatas maka pertanyaan penelitian dalam makalah ini adalah :

1. Faktor yang melatar belakangi program European Green Capital Hamburg 2011

2. Bagaimana penerapan Green politik dalam European Green Capital Hamburg 2011

III. Kerangka Pemikiran

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitan diatas maka penulis akan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri K.J Holsti mengenai faktor eksternal dan faktor insternal yang melatar belakangi kebijakan Komisi Eropa yang dalam makalah ini terkait EGC Hamburg 2011. Selain itu penulis akan menggunakan data penerapan EGC yang di sandingkan dengan teori Green Theory (Green Politics) dalam HI.

1. Pendekatan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya adalah fungsi dari tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan serta dikendalikan untuk mengubah kebijakan (revisinist policy) atau mempertahankan kebijakan (status quo policy) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional. [4]

K.J. Holsti juga merinci latar belakang pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri akan dipengaruhi berdasarkan dua faktor utama yakni External / Systemic Factor (faktor eksternal / sistemik ) dan The Domestic Context (konteks domestik) seperti didbawah ini :

a. External / Systemic Factor

Kebijakan luar negeri sebuah negara akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal / sistemik di dunia internasional, K.J. Holsti merinci terdapat lima faktor dalam kriteria ini yaitu[5] :

• Struktur Sistem

• Karakteristik / Struktur ekonomi dunia

• Tujuan dan aksi aktor lain

• Masalah global dan regional,

• Hukum Internasional dan opini dunia

b. The Domestic Context

Terlepas dari faktor eksternal / sistemik, konteks domestik dalam negeri juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri sebuah negara, K.J. Holsti merinci terdapat tujuh faktor konteks domestik dalam negeri meliputi[6] :

• Sosioekonomik / kebutuhan keamanan

• Karakter geografis dan topografi

• Atribut nasional

• Struktur pemerintah / filosfi

• Opini publik

• Birokrasi

• Kebijakan etnikal

2. Green Theory (Green Politics)

Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek lainya seperti interdepedensi ekonomi, hak asasi manusia, perubahan transnasional, lingkungan hidup dan sebagainya isu lingkungan hidup pertama kalin diangkat sebagai agenda dalam HI pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun1972 di Stocholm, Swedia.

Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup kembali dalam diangkat dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup do Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Montreal, Kanada tahun1990.[7]

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena.[8] :

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global

2. Isu lingkungan hidup menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfir

3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional

4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memilki skala lokal atau nasional tetapi lingkungan dibanyak tempat di seluruh dunia

5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik global.

IV. Deskripsi EGC Hamburg 2011

A. Mengenai EGC Hamburg 2011

Hari ini empat dari lima orang Eropa tinggal di kota-kota. Daerah perkotaan terkonsentrasi sebagian besar tantangan lingkungan yang dihadapi masyarakat tetapi juga membawa komitmen dan inovasi bersama untuk mengatasinya. EGC telah disusun oleh Komisi Eropa untuk mempromosikan perlindungan lingkungan dan menghhadiah upaya ini untuk dunia.[9]

EGC dilakukan sebagai penghargaan tahunan sejak 2010. Mulai tahun 2010, salah satu kota Eropa akan dipilih setiap tahun sebagai EGC. Penghargaan diberikan kepada sebuah kota yang :

· Memiliki catatan yang konsisten untuk mencapai standar lingkungan yang tinggi;

· Berkomitmen untuk tujuan yang sedang berlangsung dan ambisius untuk perbaikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;

· Dapat bertindak sebagai model untuk menginspirasi kota-kota lain dan mendorong praktek terbaik untuk semua kota-kota Eropa lainnya.

Peranan kota melalui penghargaan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi kota untuk menginspirasi dan berbagi praktik terbaik satu sama lain, sementara pada saat yang sama terlibat dalam persaingan ramah lingkungan. Dengan kata lain, kota-kota menjadi panutan bagi satu sama lain.[10]

"Para finalis dan pemenang EGC Award memberikan kami contoh-contoh kehidupan nyata yang berharga tentang bagaimana menghormati lingkungan, kualitas hidup yang sangat baik dan pertumbuhan ekonomi yang semuanya dapat berhasil digabungkan,"

Komisaris Lingkungan Hidup UE, Mr Janez Potočnik

Setelah dua putaran aplikasi, para pemenang pertama dari EGC Award hijau telah dipilih dan diumumkan. Kota yang terpilih sebagai EGC ialah [11]:

· 2010, Stockholm

· 2011, Hamburg

· 2012, Vitoria-Gasteiz

· 2013, Nantes

B. Analisa EGC Hamburg 2011

A. Faktor Latar Belakang EGC Hamburg 2011 (Melalui Pendekatan Kebijakan Luar Negeri)

Kota Hamburg, terletak di tepi sungai Elbe, memiliki penduduk sekitar 1,8 juta dan menghadapi berbagai tantangan metropolitan. Namun kota kedua terbesar di Jerman ini menggabungkan pendekatan yang komprehensif, kebijakan berkomitmen dan dana yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Secara keseluruhan, Hamburg memiliki strategi perencanaan terpadu partisipatif dan komitmen yang kuat terhadap visi yang "hijau".

Kualitas udara lokal sangat baik dan ada target mempertahankan yang baik, dengan mengharap hasil yang sangat baik, rencana masa depan dan pemantauan terstruktur terhadap perubahan iklim akan dipermudah dengan program EGC. Hamburg berupaya memeberikan jawaban tantangan metropolitan dan memiliki ide-ide inovatif tentang bagaimana berbagi pengalaman dan praktek terbaik sebagai EGC Hamburg 2011.

Sesuai Teori Kebijakan Luar Negeri K.J Holsti, kesediaan Hamburg mengajukan diri sebagai EGC dipengaruhi berdasarkan dua faktor utama yakni External / Systemic Factore (faktor eksternal / sistemik ) dan The Domestic Context (konteks domestik) seperti didbawah ini :

a. Dalam kerangka External / Systemic Factor (faktor eksternal / sistemik )

Dalam kerangkan HI, EGC Hamburg 2011 dapat dipandang sebagai upaya mencapai kepentingan nasional Jerman. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti, pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi dan status (prestige).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional menurut realis adalah upaya negara mengejar power, masih menurut realis, power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.[12] Meski demikian namun dalam EGC Hamburg 2011, power yang digunakan ialah soft power dengan fokus mempertahankan lingkungan demi kesejahteraan ekonomi dan status (prestige) Jerman khusunya dan UE umumnya.

Dengan EGC 2011, terkait faktor eksternal dapat dipahami pula pengaruh dari hal-hal berikut :

· UE dan Jerman mengedepankan citra ramah lingkungan

· UE dan Jerman mengedepankan lingkungan perkotaan hidup sehat

· UE dan Jerman hendak mengadakan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, bisnis dan stakeholder lainnya bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi kehidupan perkotaan.[13]

b. The Domestic Context (konteks domestik)

Tabel Faktor Konteks Domestik dan Tujuan Kebijakan dalam EGC Hamburg 2011[15]

No	Pengaruh	Tujuan Kebijakan
1	Sosioekonomik / kebutuhan keamanan	Implementasi solusi mobilitas yang berkelanjutan
2	Karakter geografis dan topografi	Pembangunan kota metropolitan ramah lingkungan dan pembangunan wisata ramah lingkungan sungai Elbe,
3	Atribut nasional	Pendahuluan dan perluasan taman dan tempat rekreasi
4	Struktur pemerintah / filosfi	Efek jangka panjang positif bagi pemerintah
5	Opini publik	Program penghematan energi Pendekatan modern untuk limbah Manajemen solusi inovatif untuk polusi udara Program penghematan energi.
6	Birokrasi	Efek jangka panjang positif bagi pemerintah Memastikan manajemen terpadu oleh pemerintah
7	Kebijakan etnikal	Menunjukan Hamburg sebagai percontohan di Jerman dan UE

B. Penerapan EGC Hamburg 2011

Hamburg menerima gelar EGC 2011 dengan upacara penghargaan resmi 23 Februari 2009 di Brussels. Hamburg merupakan pelindung lingkungan dengan menerima peringkat tinggi dalam semua bidang urusan lingkungan saat ini. Selain dari tujuan ambisius dalam perlindungan iklim dan pengukuran yang telah dicapai, juri yakin Hamburg akan melanjutkan upaya untuk meningkatkan pencapaiannya. Hal terpenting oleh juri Uni Eropa, Hamburg adalah kota yang berhasil menghubungan antara terus meningkatnya pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

"Hamburg, pemenang 2011, telah menunjukkan prestasi besar dalam tahun terakhir dan saat ini, telah juga mencapai standar lingkungan yang baik antar dewan kota telah menetapkan rencana masa depan yang sangat ambisius yang menjanjikan perbaikan tambahan.."

(Kesimpulan dari juri untuk penghargaan EGC Hamburg 2011)[16]

Dengan EGC Hamburg 2011, Hamburg menerapkan tujuan yang ditulis daam situs resminya berupa enam (6) aspek meliputi :

1. Iklim & Energi

Hamburg mengadakan program perlindungan iklim sejak tahun 2009, Senat dari Hamburg mengembangkan lebih lanjut program perlindungan iklim yang komprehensif. Kota Hamburg bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 40% pada tahun 2020 dan 80% pada tahun 2050. Perlindungan iklim yang direncanakan tahun 2010 memiliki fitur lebih dari 300 proyek yang mencakup hampir semua bidang kebijakan lingkungan.

Model ini diteruskan dengan proyek untuk rumah tangga. Melalui lembaga pemerintah r jaringan aktor pendukung perlindungan iklim akan bertambah dari masyarakat sipil. Hamburg juga berkomitmen pengembangan energi terbarukan, perlindungan Iklim dan keberhasilan ekonomi saling bergantung pada sektor energi terbarukan. Hamburg bertujuan untuk mengembangkan energi terbarukan secara besar-besaran, menawarkan lebih dari 600 perusahaan dalam industri untuk meningkatkan kompetisi mereka dalam skema engergi terbarukan.[17]

2. Konsumsi Berkelanjutan

Dampak konsumerisme pada lingkungan sering diremehkan. Sebuah tugas penting bagi kota masa depan adalah untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan efek yang serius antara lingkungan dan kesadaran konsumen.

Hamburg akan mengembangkan program dari daerah untuk daerah, sebagai proyek percontohan Hamburg akan mengembangkan restoran, sekolah dan toko ritel yang didorong dengan produk regional, serta membangun jaringan mitra bisnis dan prospek berkomitmen untuk inisiatif daerah. Dalam rangka tersebut pemerintah Hamburg mengadakan pameran "goodgoods" sebagai “Pameran untuk Konsumsi Berkelanjutan:. Pameran yang telah diadakan pada 27-29 Mei 2011, bertujuan untuk menggabungkan kepedulian ekologi dan tanggung jawab dengan kualitas, fungsionalitas dan desain. Forum diskusi dan kuliah akan diberikan serta berbagai pameran mulai dari perusahaan-perusahaan dari semua ukuran untuk lembaga non-pemerintah.[18]

3. Mobilitas

Untuk mendapatkan secepat mungkin untuk pergi dari titik A ke B, tanpa membebani lingkungan, sistem transportasi cerdas perkotaan sangat penting terhadap kualitas hidup setiap kota. Hamburg bertujuan memajukan mobilitas urban yang berkelanjutan terutama pelabuhan, di mana kontainer dengan air akan menghilangkan penggunaan truk.

Transportasi umum dan stasiun sepeda dalam kota akan diperhatikan demi kemudahan akses angkutan umum. Studi mengungkapkan jumlah penumpang telah meningkat secara eksponensial selama lima tahun terakhir. Transportasi umum akan terus berkembang secara konsisten, termasuk sistem rel ringan baru untuk 2014 tersedia. Selanjutnya, lalu lintas sepeda ramah lingkungan kembali difokusan dengan pendirian stasiun sepeda dalam kota dan perluasan keseluruhan jaringan bersepeda.[19]

4. Alam hijau & Kota hijau

Hamburg adalah salah satu kota terhijau di Eropa. Taman, ruang hijau dan pohon bentuk tampilan kota dan mempromosikan kualitas hidup yang tinggi. Penggemar alam Hamburg menikmati beragam ruang hijau yang terletak di pusat kota dan di seluruh wilayah luar Hamburg seperti Taman Nasional Laut Wadden nasional.

International Garden Show dan Jaringan Green. Hamburg terus memainkan peran yang konsisten dalam perlindungan dan perluasan daerah hijau. Selain kota terbaru meliputi 2013 International Garden Show, 100 hektar taman dibuat di tengah Pulau Elbe Wilhelmsburg. Taman, taman bermain, lapangan olahraga, kebun dan kuburan, akhirnya menghubungkan wilayah yang lebih luas dan lebih kecil ruang hijau Hamburg untuk membentuk jaringan hijau. Apakah bersepeda atau dengan berjalan kaki, jaringan hijau Hamburg mempromosikan perjalanan ramah lingkungan terganggu di seluruh kota.

Hamburg adalah salah satu dari sedikit kota dengan taman nasionalnya sendiri. Kota ini menjalani upaya untuk mengenali ekosistem sensitif dari Taman Nasional Laut Wadden sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. [20]

5. Perlindungan Sumber Daya & Ekonomi

Hanya ketika perlindungan lingkungan dan keberhasilan ekonomi hidup berdampingan dalam harmoni, maka masa depan kota secara permanen dijamin. Penggunaan dan konservasi sumber daya berkelanjutan seperti air, tanah dan udara serta daur ulang akan meningkat dan akan menghindari limbah merupakan peran penting dalam perlindungan lingkungan dan ekonomi yang sukses.

Kemitraan Lingkungan dalam EGS Hamburs 2011 akan menjadi pelopor dalam promosi lingkungan berkelanjutan, sumber daya dan manajemen ekonomi. Karena itu, kota yang bergerak di lingkungan kemitraan Hamburg, akan mempromosikan peningkatan perlindungan lingkungan. Hamburg memiliki potensi kemitraan lebih dari 1.500 perusahaan dengan program peduli lingkungan secara sukarela, termasuk 600 mitra lingkungan yang diharapkan menumbuhkan perlindungan sumber daya & ekonomi .[21]

6. Pengembangan Perkotaan & lingkungan Hidup

Tahun ini Gedung Pameran Internasional (IBA) Hamburg dan HafenCity merupakan proyek yang menempatkan Hamburg di garis depan standar internasional dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Hamburg dengan moto "pertumbuhan berpandangan ke depan" mendorong perkembangan kota melalui situs konversi (tidak membangun daerah) dan pemadatan.

Hamburg akan menjadi panutan dalam proyek renovasi bangunan yang ramah lingkungan dan menggunakan generasi listrik surya. Merupakan bagian penting Hamburg ialah strategi mengurai kebisingan dengan penutupan jalur A7, hal iniakan mencakup empat kilometer dari jalan raya jalur A7. Selain itu, Hamburg pula mempromosikan meningkatnya pembangunan rumah pasif dalam Shanghai Expo 2010 dengan menyebarluaskan praktek membangun pasif dalam cara-cara baru.[22]

V. Kesimpulan

Dengan melihat EGC Hamburg 2011 sebagai program kebijakan luar negeri UE dan Jerman serta memperhatikan enam program unggulan EGC Hamburg 2011, maka sudah barang tentu hal ini akan membangun citra ramah lingkungan UE dengan sangat baik. Hal ini memang belum sepenuhnya berjalan, namun langkah besar ini layak diapresiasikan dengan sangat baik mengingat perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi masyarakat global.

[1] Diakses pada 07 Juni 2011 dari, http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/01/07/kantor-ramah-lingkungan/

[2] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Eropa

[3] Perwita, A. A. Banyu dan Yani, Yanyan Mohammad, “Pengantar Ilmu Hunungan Internasional”, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, hal 114

[4] Perwita, A. A. Banyu dan Yani, Yanyan Mohammad, “Pengantar Ilmu Hunungan Internasional”, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, hal 51

[5] K. J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, USA: Prentice Hall Intl 1992, hal. 274

[6] K. J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, USA: Prentice Hall Intl 1992, hal. 287

[7] Perwita, A. A. Banyu dan Yani, Yanyan Mohammad, “Pengantar Ilmu Hunungan Internasional”, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 144.

[8] John Baylis dan Steve Smith. 1999. The Globalization of World Politics : An Introduction to international relations. UK: Oxford University Press, hal 81-83.

[9] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

[10] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/index.html

[11]Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/index.html

[12] Perwita, A.A Banyu dan Yani, Yanyan Mohammad, “Pengantar Ilmu Hubungan internasional”, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 35

[13]Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2011-hamburg/index.html

[14] K. J. Holsti, International Politics, A Framework for Analysis, USA: Prentice Hall Intl 1992, hal. 287

[15] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2011-hamburg/index.html

[16] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/

[17] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/climate-energy/

[18] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/sustainable-consumption/

[19] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/mobility/

[20] Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/nature-city-greenery/

[21]Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/resource-protection-economy/

[22]Diakses pada 07 Juni 2011 dari http://hamburggreencapital.eu/urban-development-living/

resolusi konflik, bentuk dan perkembangan

2011-09-04T22:02:00.001+07:00

BAB I

PENDAHULUAN

Ide apa yang kita dapatkan dari quote jurnal ilmiah mengenai resolusi konflik ini ?

“The reasons which have led us to this enterprise may be summed up in two propositions. The first is that by far the most important practical problem facing the world today is that of international relations, more specifically the prevention of global war. The second is that if intellectual progress is to be made inthis area, the study of international relations must be made an interdisciplinary enterprise, drawing its discourse from all the social sciences and even further.”

“Alasan yang menyebabkan kegigihan kami ini dapat diringkas dalam dua proposisi. Yang pertama adalah bahwa sejauh ini masalah praktis yang paling penting yang dihadapi dunia saat ini dalam hubungan internasional, lebih spesifik kepada mencegah perang global. Yang kedua adalah jika kemajuan intelektual harus dilakukan, studi hubungan internasional harus dilakukan secara interdisipliner, dengan menggambar wacana dari semua ilmu sosial dan bahkan lebih lanjut.”

Kenneth Boulding on the publication of the first issue of the journal of conflict resolution, 1957

“The threat of nuclear holocaust remains with us and may well continue to do so for centuries, but other problems are competing with detterence and disarmament studies for our attention. The journal must also attend to international conflict over justice, equality and human dignity, problems of conflict resolution for ecological ballance and control are within our proper scope and especially suited for interdiscilinary attention.”

“Ancaman bencana nuklir tetap bersama kita dan mungkin terus mengiringi selama berabad abad, namun masalah lain yang bersaing dalam perhatian kita ialah pencegahan konflik (detterence) dan perlucutan senjata (disarmament). Jurnal ini harus menghadirkan konflik internasional dengan menjunjung keadilan, kesetaraan dan martabat manusia, masalah resolusi konflik untuk keseimbangan ekologi dan kontrol ekologi, kini sangat cocok untuk diperhatian secara interdisipliner.”

Journal of conflict resolution, 1973

Pada bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah evolusi dari resolusi konflik. Berdasar evolusi sejarah, Resolusi konflik terbagi melalui 5 (lima) tahap dalam perkembangan generasi dan praktisnya.

1. Generasi pertama melalui pendekatan state-centric

2. Generasi kedua melalui pendekatan state-centric

3. Generasi ketiga melalui pendekatan yang berkembang pada civil society dan berkurangnya state centric

4. Generasi Keempat melalui pendekatan yang berkonstruksi pada arsitektur kompleks dan komplementar. Hal ini terkait dari civil society, negara dan hingga tingkatan lintas regional atau internasional.

5. Generasi Kelima, sebagaimana diramalkan dalam buku ini, dimungkinkan sekali terdapat aliran baru dalam teori dan aksi resolusi konflik sesuai perkembangan.[1]

Resolusi konflik berkembang sebagai pengusahaan yang berasosiasi normatifd dengan tiga tingkatan promosi perdamaian. Pertama, melalui reformasi radikal dalam sistem politik dunia, Kedua, melalui promosi sikap bersama (inklusif) politik anti perang dan pro perdamaian, Ketiga, melalui pembentukan metodologi dan proses yang memberikan kesempatan untuk protes terhadap pengambil keputusan. Proyek yang proaktif telah menjadi bahasan behavioural, attitude dan struktural/elemen objek dalam model segitiga galtung (terdapat tiga model segitiga galtung yakni 1, kontradiksi, attitude dan behaviour, 2, peace building, peace making dan peace keeping dan 3, kekerasan terstuktur, kekerasan yang membudaya dan kekerasan langsung).[2]

BAB II

PEMBAHASAN

Sejumlah individu di Amerika Utara dan Eropa mulai membentuk kelompok-kelompok penelitian pusat formal di institusi akademik dan jurnal profesional untuk mengembangkan ide-ide baru. Profesi hubungan internasional memiliki kategori sendiri untuk memahami konflik internasional dan resolusi konflik perlu kombinasi analisis dan praktek yang tersirat dalam ide-ide baru. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an ide-ide baru mulai lahir dan jumlah jurnal ilmiah lembaga meningkat pesat. Lembaga-lembaga yang berbeda juga mulai mempelajari krisis internasional, perang internal, konflik sosial dan pendekatan mulai dari negosiasi dan mediasi untuk game eksperimental.

1. Pencetus : Generasi Pertama, 1918 – 1945

Studi perdamaian dan tantangan dalam tatanan dunia tercetus melalui gagalnya perdamaian dalam dunia internasional dalam perang dunia pertama. Motivasi yang ditimbulkan membuat banyak masyarakat mengikuti perkembangan dasar untuk pencegahan perang dimasa yang akan datang, hal ini direspon bangkitnya gerakan sentimental dan gerakan moral pasifisme.[3]

Meski institusi perdamaian belum berdiri sebelum 1945, namun perkembangan yang berelasi dengan pembentukan program studi HI dalam disiplin akademik telah hadir dan dipelajari lebih dulu. Program studi HI muncul pertama di University College of Wales, Aberystwyth pada tahun 1919. Inisiatif anti perang menginspirasi studi perdamaian, dalam era perang dunia pertama Inggris, Eropa dam Amerika Utara terus mengembangkan studi HI dengan aspirasi idealis demi mempromosikan perdamaian internasional.

Holsti memandang dalam era ini berkembang pemetaan perang dan perdamaian terkait dalam : governance, legitimacy, assimilation, a detterence system, conflict resolving procedurs and institusi, konsensus, prosedur perubahan perdamaian dan antisipasi isu dengan pengelolaan norma.[4]

Terdapat perbedaan yang menarik diantara peneliti perdamaian dan aktivis perdamaian. Untuk mengembangkan tujuan yang sama dalam resolusi konflik para peneliti menggunakan ilmu Hi sedang aktivis perdamaian menggunakan non-violence dan pasifisme. Non-violence adalah filosofi dan strategi perubahan sosial yang menolak adanya penggunaan kekerasan. Tanpa adanya kekerasan merupakan sebuah alternatif untuk penolakan pasif penindasan atau perjuangan bersenjata. Sedangkan pasifisme mencakup pandangan bahwa pertikaian internasional harus diselesaikan secara damai, panggilan untuk penghapusan lembaga militer, lembaga perang, organisai yang saling beroposisi melalui kekuatan pemerintah melalui penolakan penggunaan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan politik, ekonomi dan sosial.

Pemikir non-violence percaya kerjasama dan persetujuan adalah akar dari kekuasaan politik rezim, birokrasi, lembaga keuangan, lembaga senjata, dan masyarakat. Pada tingkat nasional, strategi non-violence berusaha untuk melemahkan kekuatan penguasa dengan mendorong orang untuk menarik persetujuan mereka dan ikut dalam kerjasama. Bentuk-bentuk strateginya mengambil inspirasi dari keyakinan agama atau etika analisis politik.

Konsep dasar non-violence adalah untuk menciptakan politik sosial yang dapat mempengaruhi perubahan sosial tanpa harus menang atas mereka yang ingin mempertahankan status quo. Dalam demokrasi industri modern, non-violence telah digunakan secara luas oleh sektor politik tanpa kekuasaan politik mainstream seperti tenaga kerja, lingkungan perdamaian, dan gerakan perempuan. Peran yang tanpa kekerasan itu telah memainkan peran dalam melemahkan kekuatan rezim politik represif dinegara berkembang. [5]

Berbeda dengan prinsip non-violance, pasifisme memiliki prinsip non-agresi yang menolak inisiasi kekerasan, tetapi tetap ada izin penggunaan kekerasan untuk membela diri. Orang-orang yang mendukung prinsip non-agresi mengklaim bahwa larangan moral penggunaan kekerasan dari etika argumentasi, yakni hanya berlaku ketika orang-orang menggunakan argumentasi untuk memecahkan perselisihan, bila ada kekerasan maka pembelaan diri tidak ditolak secara moral.[6]

2. Pembentukan : Generasi kedua 1945-1965

Perkembangan studi perdamaian terus berkembang hingga akhir perang dunia kedua pada tahun 1945. Ancaman nuklir pada era ini masuk menggantikan ancaman penting yang baru. Institusi perdamaian dan konflik dibentuk oleh Theodore F Lentz di St. Louis, Missouri, AS yang menurapakan institusi penelitian perdamaian dan konflik pertama yang bergerak pada periode 1945-1965. Lentz berpendapat bertambahnya power secara fisik tanpa bertambahnya ilmu pengetahuan tidak akan melahirkan harmoni. Tidak hanya masyarakat yang kapabel yang harus harmoni, namun nilai kemanusiaan membentuk tanggung jawab bersama, pada eranya pendapat ini menjadi usaha resolusi konflik universitas michigan.[7]

a. Kenneth Boulding, Michigan dan Journal of Conflict Resolution

Kenneth Boulding lahir di Liverpool, Inggris 1910. Ia adalah tokoh yang termotivasi terhadap nilai tatakrama dan spiritual, ia adalah seorang anggota Society of Friends (Quakers) dan profesional ekonomi. Ia pindah ke Amerika pada 1937 menikahi Elise Bjorn Hansen pada 1937 dan memulai berkontribusi bersama pada studi perdamaian dan resolusi konflik ketika menjadi profesor ekonomi di universitas michigan.

Bersama para akademisi lintas disiplin seperti ahli matematika dan biologi Anatol Rapoport, ahli psikologi sosial Herbert Kelman dan sosiolog Robert Colley Angell, dia mendirikan Journal of Conflict Resolution pada 1957 dan mendirikan pusat kajianya pada 1959. Journal of Conflict Resolution menawarkan solusi mencegah perang dengan mencari dan menunjukan data sosial untuk memperngaruhi masyarakat dalam kampanye mencegah perang, Journal of Conflict Resolution melakukan peringatan dini (early warning).

Kenneth Boulding berpendapat bahwa disiplin hubungan internasional fokus pada masalah mencegah perang, hal ini disebabkan oleh kegagalan dari disiplin hubungan internasional sendiri mencegah perang. Ia berpendapat jika perang merupakan hasil dari karakteristik yang melekat dalam sistem negara berdaulat maka reformasi organisasi internasional dan pengembangan kemampuan penelitian informasi menjadi salah satu cara mencegahnya. [8]

b. Johan Galtung dan resolusi konflik di Eropa Utara

Seiring kampanye Journal of Conflict Resolution di Michigan, studi perdamaian dan resolusi konflik berkembang pula di Eropa, tepatnya di wilayah Skandinavia atau Eropa utara. Johan Galtung seorang ahli filsafat, sosiologi dan matematika, ia mendapat gelar profesor sosiologi dari universitas columbia. Pada tahun 1960 ia kembali ke oslo dan mengembangkan Institut Penelitian Sosial Universitas Oslo.

Galtung mengartikulasikan perbedaan antara kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Kekerasan langsung diakhiri dengan merubah prilaku konflik, kekerasan struktural diakhiri dengan menghapus ketidakadilan struktural, dan kekerasan budaya diakhiri dengan merubah sikap. Galtung melihat bahwa berbagai penelitian perdamaian itu menjangkau pencegahan perang yang mencakup studi tentang kondisi bagi hubungan damai. Perdamaian positif disini adalah bentuk empati dan solidaritas masyarakat, prioritas menangani kekerasan struktural dengan mengungkapkan dan mengubah struktur imperialisme dan penindasan, serta pentingnya mencari nilai-nilai alternatif non kosmologi barat.[9]

c. John Burton dan paradigma baru dalam international studies

John burton lahir di Australia pada 1915, pendidikannya diselesaikan di london school of economics. Pada pertengahan 1980an ia mengabdikan diri pada universitas maryland dan bersama Edward Azar, ia membidani Center for International Development and Conflict Management.

Burton dikenal dengan teori Teori Kebutuhan Manusia (Protacted Social Conflict), Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah unsur mutlak dalam pemenuhan kesejahteraan manusia. Konflik dan kekerasan akan muncul apabila satu pihak merasa bahwa kelompok lain menghalangi pemenuhan kebutuhannya. Burton membedakan antara pertikaian (dispute), yang merupakan adanya perebutan material yang masih dapat di negosiasikan. Sedangkan konflik (conflict) adalah suatu kekurangan dalam kebutuhan dasar manusia yang sudah berada dalam taraf tidak bisa di negosiasikan.

Konflik identitas menurut Burton merupakan kebutuhan yang tidak dapat di negosiasikan karena identitas merupakan hal yang bersifat mendasar. Untuk melakukan resolusi konflik maka yang harus diupayakan pertama kali adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara konstruktif. Untuk mengurangi timbulnya kekerasan dan konflik terbuka Burton mengusulkan dilakukannya langkah ”provention” yaitu suatu upaya untuk menghilangkan sumber konflik dan secara lebih proaktif mempromosikan lingkungan yang positif untuk memungkinkan masyarakat secara konstruktif memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.[10]

3. Konsolidasi : Generasi ketiga 1965 -1985

Tahap konsolidasi ini ditandai oleh radikalisasi penelitian perdamaian di Eropa. Simbol yang bergerak pada waktu itu adalah konsep galtung tentang kekerasan. Konsep dasarnya adalah bagaimana pengurangan penggunaan kekerasan dari segala jenis. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk bekerjasama bukan hanya inheren, sebuah penelitian difokuskan pada potensi untuk kerjasama bukan hanya pada studi konflik kekerasan.[11]

a. The Harvard School : Problem solving dan prinsip negosiasi

Berkembangnya konflik dan problem solving antara Malaysia Singapura, Malaysia Indonesia dan Siprus Turki Siprus Yunani membuat The London Group, sebuah organisasi dari program konflik dan resolusi konflik internasional di Harvard mengembangkan workshop-workshopnya. Organisasi ini juga konsen terhadap perang arab israel 1974 hingga 1993. Harvard program diwakili Roger Fisher dan Willian Ury mengedepankan negosiasi yang populer melalui karya best selling berjudul Getting To Yes (1981) dan Negotiation Journal, negosiasi akan melahirkan keuntungan di kedua pihak.[12]

b. Adam Curle : Teori dan praktek mediasai

Praktek mediasi yang telah ada sejauh sejarah manusia, diselipkan critical studies, diplomasi tingkat negara dan mediasi internasional membuat dari hari ke hari bertambahnya jumlah diplomat dan negosiator yang profesional. Dalam pandangan curle, untuk mewujudkan segitiga galtung yang terdiri dari 1, kontradiksi, attitude dan behaviour, 2, peace building, peace making dan peace keeping dan 3, kekerasan terstuktur, kekerasan yang membudaya dan kekerasan langsung harus dilaksanakan oleh multitrack diplomacy, dengan first track diplomacy yang dilakukan negara didukung oleh second track diplomacy yang dilakukan masyarakat publik.[13]

Tema negosiasi abad 20 menurut adam curle di identifikasi dengan multi track karena didalamnya terdapat empat elemen yakni, 1, sebagai mediator, 2, sebagai penukar informasi, 3, sebagai teman dalam resolusi konflik dan 4, sebagai agen yang memperluas mediasi secara aktif.[14]

c. Elise Boulding : Suara baru resolusi konflik

Elise Boulding menyuarakan pandangan masa depan di era 1970an dengan penuh keyakinan ia melihat fenomena yang ia sebut 200 year present yakni keadaan masyarakat publik yang mampu mendobrak cangkang privat, mereka akan semakin dekat dengan apa yang terjadi di dunia dan berpartisipasi dalam konstruksi yang damai dan toleran. Imajinasi sosialnya ditambahkan degan keyakinan terhadap berkembangnya civil society organization (CSO) dalam global civic culture di era 200 year present.

4. Rekonstruksi : Generasi keempat 1985 - 2005

Tahapan pada masa ini dinamakan sebagai tahap Tahap Rekonstruksi, tahapan ini menentukan karena sesuai dengan teoritis literatur terbaru yang paling tersedia dalam Studi Perdamaian dan Konflik, cukup banyak difokuskan pada penanganan efek pasca Perang Dingin di seluruh dunia. Pada tahap keempat resolusi konflik berdasar tradisi objektifis melalui pendekatan struktural dengan negosiasi dan mediasi yang dilakukan secara regional.

Resolusi konflik tidak mengharuskan solusi spesifik atau akhir agresif, tahapan resolusi konflik terbaru ini menghindari gaya solusi pemenang dan kalah untuk mengurai ketegangan konflik.[15]

BAB III

STUDI KASUS

1. Resolusi Konflik Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi adalah bapak bangsa Indoa yang memilih cara hidup dengan gaya India paling sederhana, paling primitif juga paling tradisional dalam melakukan pekerjaan fisik, ia berpantang nafsu birahi, juga bertahan menjalankan vegetarian. Selama hidupnya ia tidak memiliki jabatan apapun, di dalam hatinya hanya eksis persatuan bangsa dan peduli kehidupan rakyat.

India yang kala itu menghadapi persoalan rumit atas kebangsaan, keberagaman kepercayaan dan marga yang hidup terkotak-kotak, Gandhi menggunakan panji-panji kebenaran membuat semua orang India rela bersatu, prinsip non kekerasan yang di imani Mahatma Gandhi dikenal dengan Ahimsa (non violence)

12 Maret tahun 1930, Mahatma Gandhi memimpin sebuah gerakan perlawanan rakyat sipil untuk memprotes monopoli garam yang diberlakukan pemerintah Inggris di India. Aturan monopoli garam yang ditetapkan Inggris berisi larangan bagi rakyat India untuk mengumpulkan atau menjual garam dan paksaan untuk membeli garam dari Inggris yang telah dikenai bea pajak yang tinggi. Mengingat bahwa garam merupakan kebutuhan vital bangsa India, Mahatma Gandhi memimpin gerakan satyagraha (jalan menuju kebenaran) sebagai perlawanan rakyat sipil.

Pada tanggal 12 Maret 1930, Gandhi dan 78 pengikutnya melakukan pawai ke kota Dandi yang terletak di pantai Laut Arab yang berjarak 241 mil. Di sepanjang jalan, puluhan ribu rakyat India bergabung dalam pawai itu. Setelah mereka sampai ke kota Dandi, mereka memulai gerakan penyulingan garam dari laut. Gerakan ini dengan segera meluas ke seluruh India, termasuk kota pantai Bombay dan Karachi. Tentara Inggris pun turun tangan menghadapi perlawanan rakyat India ini dan menahan 60.000 orang, termasuk Gandhi. Namun, gerakan satyagraha terus berlangsung, sampai akhirnya Gandhi dibebaskan dan bersedia menghentikan gerakan itu dengan kompensasi akan diadakan konferensi untuk menentukan masa depan India.[16]

2. Resolusi Konflik Aceh

"Cara kita mengakhiri konflikyang selama 29 tahun di Aceh, ternyata menjadi rujukan pihak lain. Mereka datang kepada saya untuk bertanya cara menyelesaikan konflik, seperti yang terjadi Srilanka, Thailand Selatan dan juga Pilipina," (Hasan Wirayuda)

Masyarakat Aceh dan Indonesia dalam rapat PBB, sepanjang sejarah penanganan bencana alam, kegiatan rehab rekonstruksi yang dilakukan di Aceh merupakan yang terbaik di dunia untuk sementara ini. Karena itu, sangat tepat untuk melanjutkan kegiatan rehab rekonstruksi dan mengisi perdamaian Aceh dengan berbagai kegiatan yang bisa membuat Aceh menjadi lebih baik lagi.

Tidak sampai delapan bulan setelah tsunami, perdamaian terwujud di Aceh sehingga proses rekonstruksi dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Tercapainya kesepakatan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 membuat Aceh menjadi provinsi paling aman bagi investasi. Pemerintah Aceh memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada setiap investor yang ingin menanamkan investasinya di Aceh. [17]

[1] Oliver Rambotsham, Tom Wood House dan Hugh Miall, Conflict Resolution, Polity Press, 2005. Hal. 33

[2] Ibid, hal. 10

[3] Ibid, hal.34

[4] Ibid, hal.37

[5]Diakses dari, en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence, pada Ahad 03 April 2011

[6] Diakses dari, en.wikipedia.org/wiki/Pacifism, pada Ahad 03 April 2011

[7] Oliver Rambotsham, Tom Wood House dan Hugh Miall, Conflict Resolution, Polity Press, 2005. Hal.40

[8] Ibid, hal. 41

[9] Ibid, hal. 42

[10] Ibid, hal. 47

[11] Galtung, Johan (1969), "Kekerasan, Perdamaian, dan Perdamaian Research", Journal of Peace Research, Vol. 6 (3), pp.167-191.

[12] Ibid, hal. 50

[13] Ibid, hal. 52

[14] Ibid, hal. 52

[15] Ibid, hal. 54

[16] Diakses dari, http://www2.irib.ir/worldservice/melayuRadio/kal_sejarah/maret/12maret.htm, pada ahad, 03 April 2011

[17] Diakses dari, http://www.acehforum.or.id/showthread.php/27449-Penyelesaian-Konflik-dan-Rekonstruksi-Aceh-Jadi-Rujukan-Negara-Lain pada ahad, 03 April 2011